JAKARTA, marajanews.id – Upaya DPRD Nunukan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat perbatasan mendapatkan respons positif dari tiga institusi non-kementerian di Jakarta.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (14/3/25).
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Riyan Antorni, mengatakan ketiga lembaga tersebut mendorong DPRD Nunukan agar lebih proaktif dalam menyampaikan permasalahan langsung kepada kementerian terkait, Isu utamanya adalah keterbatasan infrastruktur di Kecamatan Krayan, yang menjadi wajah Indonesia di wilayah perbatasan.
Riyan menegaskan bahwa akses jalan yang terbatas dan distribusi logistik yang terhambat menjadi tantangan utama bagi masyarakat Krayan.
Selama musim penghujan, lima kecamatan di dataran tinggi Krayan mengalami kesulitan akses logistik, menyebabkan keterisoliran masyarakat. Selain itu, minimnya perhatian dari pemerintah pusat membuat kondisi semakin sulit.
Selain masalah aksesibilitas, DPRD Nunukan juga menyoroti permasalahan bencana alam yang kerap terjadi di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan mengusulkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di jalur Malinau yang menghubungkan Krayan dengan daerah lain.
Meski kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut, begitu juga dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi perhatian.
Riyan menjelaskan bahwa kebijakan yang mewajibkan penggunaan material dalam negeri sulit diterapkan di Krayan akibat kendala transportasi. Hal ini berdampak pada lambatnya pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR, Dr. Triono Junoasmono, menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan permasalahan ini langsung kepada Menteri PUPR.
Ia juga memastikan bahwa kementerian akan mempertimbangkan revisi kebijakan anggaran untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan.
DPRD Nunukan berharap agar upaya ini dapat membuahkan hasil bagi masyarakat perbatasan, dukungan dari berbagai pihak, pembangunan infrastruktur di Krayan diharapkan segera terealisasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas daerah perbatasan.#m03
