(Mahasiswa Doktoral Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto)
OPINI – TELAH tampak kerusakan di daratan dan di lautan sebab ulah manusia: supaya Tuhan merasakan kepada mereka akibat dari ulah mereka, agar mereka sadar. (Ar-Rum: 41)
Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. (Al-A’raf: 56)
Sebagai pernyataan dan peringatan – kalimat Tuhan itu, kini hampir tak punya tenaga di depan manusia – bukan firman-Nya melainkan kita semacam telah terkonversi menjadi manusia yang kehilangan peduli.
Melihat ke belakang, Aristoteles dalam Kitab Suci Nichomachean Ethics, telah mewanti hal tersebut. Disebutnya manusia itu seharusnya “Eudaimonia”, manusia yang tujuan akhir hidupnya adalah kesejahteraan sejati. Kebahagiaan yang hanya bisa dicapai tatkala aktivitas jiwa manusia sesuai dengan kebajikan. Sebaliknya, ada pula hedonia, manusia-manusia yang meletakkan kebahagiaanya pada kesenangan, kenikmatan dan kepuasaan sesaat. Dua prilaku yang nanti akan menentukan apakah manusia itu merasa cukup atau tamak.
Turunan dua sikap ini sangat menentukan output dari aktivitas manusia di bumi: menjelma maslahah (kebaikan) atau mafsadat (keburukan). Lompatan yang begitu jauh memang. Namun bisa jadi, mungkin tersisa sedikit manusia masa kini yang mendudukkan tujuan hidup tertingginya adalah eudaimonia. Berangkat dari sana, saya ingin mengajak kita mengeja sikap manusia dan tragedi yang baru saja menimpa Sumatera.
Saat air menenggelamkan kampung-kampung di Sumatera, menewaskan ratusan orang dan merusak ribuan rumah. kita sering mengulang kata-kata yang sama: ini karena hujan deras atau bencana alam tak terhindarkan. Namun, kita luput melihat pola yang berulang – erosi hutan, lembah huluh yang dipotong tambang, gambut yang diubah jadi perkebunan, termasuk drainase yang kehilangan peran karena mengutamakan keuntungan.
Pada Tahun 2023-2024, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Indonesia, mencatat 1.255 kejadian banjir. Dari total keseluruhan, 122 kejadian terjadi di Sumatera. Lalu ada yang menjadi sorotan – dari setiap kejadian banjir di Sumatera, ribuan kayu gelondongan memenuhi kawasan pantai usai banjir bandang menerjang.
Kalau sekedar cuaca ekstrem, banjirnya pasti hanya membawa air. Namun, terbawanya ribuan potongan-potongan kayu itu adalah fakta yang menunjukkan terjadi deforestasi di area hulu – bencana yang didukung oleh rusaknya ekosistem.
Sebenarnya, ia telah menengokkan kepada kita, bencana ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada sumbangsi ulah manusia. Air bah yang menyeret sisa-sisa penebangan kayu, secara telanjang telah memberikan buktinya.
Sebagian dari kita yang menyaksikannya ada yang tersentuh dan sadar. Akan tetapi, sebagian lagi tetap menunjukkan sikap bebal mengakuinya. Ia tetap kekeh menyatakan: sebab terjadi banjir karena curah hujan tinggi dan takdir. Jika demikian yang terjadi, muncul pertanyaan; “Apakah banjir Sumatera: Bencana alam atau bencana kebijakan?”
Kata-kata terakhir itu bukan hanya retorika. Bencana banjir akhir November 2025 di Pulau Sumatera menunjukkan skala ‘tragedi’: ratusan korban jiwa, ribuan bangunan terendam, dan ribuan keluarga mengungsi – kejadian ini kemudian diklaim dipicu oleh Monsun (perubahan cuaca). Sedangkan kondisi lapangan yang rentan, dipinggirkan sebagai sebab.
WWF merilis, sejak 1985-2007, Sumatera kehilangan sekitar 48% dari hutannya – lebih dari 12 juta hektar. Sementara menurut penelitian di Sciensdirect, oleh Hery Purnomo dkk., dalam rentang 1990-2019, Sumatera telah kehilangan 63% hutannya. Dan Bappenas RI menyatakan bahwa dimulai tahun 2000-sekarang, lebih dari 50% tutupan hutan asli di Sumatera telah hilang.
Data ini memang berbeda. Akan tetapi, kesemuanya memperlihatkan bahwa Sumatera kehilangan setengah hutannya. Kenyataan pahit yang tidak hanya membunuh kekayaan hayati. Turut pula menyebabkan turunnya daya resapan dan penahan banjir jauh berkurang.
Dalam paradigma Ekologi Organismik, Frederick Clement menyatakan alam dipandang sebagai makhluk hidup (living organisme). Ia memiliki sistem kerja sendiri, mekanisme keseimbangan, dan kemampuan merespon gangguan.
Ia mengibaratkan alam memiliki semacam ekosistem seperti tubuh organisme hidup lainnya. Setiap unsur (tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, manusia) berperan seperti organ dalam tubuh bumi. Ketika satu bagian terganggu, seluruh sistem merespon untuk menyeimbangkan diri, dan respon inilah yang kadang muncul ke permukaan, lalu seringkali kita persepsikan sebagai “bencana”.
Singkatnya: kerusakan lingkungan mengundang respon ekosistem, respon itu berwujud bencana alam sebagai mekanisme keseimbangan.
Bertolak dari hal ini, saya melihat bumi sebagai organisme raksasa yang hidup dan saling mengatur. Bumi punya peran menjaga suhu, iklim, keanekaragaman hayati, air, dan tanah, sebagaimana tubuh manusia menjaga dirinya. Ketika aktivitas manusia berimplikasi kepada rusaknya ekosistem alam. Maka alam berupaya mengobati dirinya sendiri, ia merespon untuk menstabilkan diri. Dan hal ini yang sering kita sebut sebagai bencana alam.
Di sisi lain, meskipun respon alam itu kerapkali kita persepsikan sebagai bencana alam. Tetapi, ia harus dikampanyekan dengan narasi berbeda agar manusia tersinggung. Karena sesungguhnya, ia bukanlah bencana alam melainkan bencana kemanusiaan. Atau sebut saja krisis kemanusiaan.
Sebab itu, “bencana” bukan hukuman, melainkan reaksi alam mempertahankan kehidupan jangka panjangnya. Ia seperti manusia, punya cara-cara bio-ekologis mengobati luka yang dideritanya. Hanya saja, saat luka itu melebihi kapasitas alamiahnya untuk mengobati dirinya sendiri. Di momen itulah, bencana adalah satu-satunya obat – cara menyapu bakteri yang menganggu kesehatannya.
Maka kejadian ini bukan sekadar musibah, ini pesan dari alam. Pesan yang seharusnya membuka mata pemerintah, menatap langsung betapa parahnya kerusakan yang terjadi dan jangan pura-pura tidak melihat masalah yang ada.
Alam kita sedang kritis dan masyarakat kita menangis. Mereka adalah korban akibat lingkungan rusak, dan ekosistem yang runtuh. Jika pola pengelolaan hutan tidak segera diperbaiki, bencana seperti ini hanya akan terus berulang dan meluas. Imbasnya, lagi-lagi ke manusia-manusia yang tak tahu apa-apa.
Kita tidak ingin mazhab ekologi hanya berfungsi sebagai kerangka nilai, namun gagal total sebagai panduan operasional bagi penyelamatan alam.
Kalaupun kita masih hendak mengatakan ini takdir. Kenapa kita harus memilih takdir merusak. Sementara di simpang lain, Tuhan menyediakan takdir memelihara: seimbang – manfaatkan alam dengan tidak berlebihan
Hutan yang gundul dan setiap batang kayu yang hanyut di Sumatera adalah tanda lemahnya kita berhubungan kepada alam. Turunan sikap itu kemudian menjelma pengawasan yang lemah, longgarnya izin perkebunan, dan minimnya tindakan tegas terhadap para pelaku perusakan hutan.
Siklus ini yang telah lama kita biarkan berulang-ulang terjadi. Padahal, kita bisa berhenti sementara, memikirkan semacam hubungan keseimbangan – alam jadi subjek yang disahabati.
Namun lagi-lagi, payah memang menghadapi manusia-manusia hedonia. Maka saya kadang heran, kalau perut kita bisa kenyang dengan sepiring nasi, lalu kenapa mulut kita selalu berhasil mengancamnya dengan dua piring nasi.
Orang-orang seperti inilah yang senantiasa bermahkota keserakahan. Merekalah manusia-manusia yang menebang pohon seperti menebas harga dirinya. Dan menjual batang-batang tua yang seharusnya menjadi penyangga nafas bumi.
Pembalakan dan perusakan hutan mereka biarkan. Kebijakan kita punya mata tapi buta. Penguasa punya telinga tapi tuli. Pemerintah Kita punya kuasa tapi salah abdi. Kita buat aturan tanpa basis peduli. Apakah ini yang kita inginkan berlanjut terus; batang pohon dijual murah, gunung dijadikan katalog, sungai dijadikan nota.
Lalu rakyat?. Mereka akan selalu dimiskinkan isi dompetnya. Dan kepalanya pun dipaksa percaya pada narasi tunggal – bahwa banjir adalah takdir. Bukan kelalaian.
Sumatera sudah memberi peringatan. Pertanyaannya, apakah kalimantan hanya bisa menonton dengan getir, Sulawesi hanya mampu menatap nanar, NTB dan Papua hanya bisa merapal doa. Atau kita bisa mulai membangun persahabatan alam. Sekarang saatnya pemerintah benar-benar mendengar sebelum seluruh Indonesia menanggung akibat yang lebih besar.
Banjir Sumatera jangan lagi ditempatkan semata-mata pada daftar panjang “bencana alam” yang tidak punya wajah. Di sana terdapat wajah-wajah yang bertanggung jawab: entah itu kebijakan yang longgar, perizinan yang menyebabkan pembunuhan ekosistem penting, atau praktik industri yang merusak hulu-hulu sungai.
Cukuplah pelajaran kali ini!. Lingkungan kita sudah rapuh. Lihatlah pohon-pohon itu, ia menundukkan wajahnya dalam-dalam tanda takut. Alam Sumatera telah berteriak. Sumatera kini tidak hanya membutuhkan doa, melainkan tindakan medis untuk mengobati luka yang dideritanya.
Banjir Sumatera saya anggap bukanlah bencana alam, melainkan bencana kebijakan. Saya menyebutnya sebagai bencana kebijakan, juga bukanlah upaya menyalahkan keadaan; itu ajakan agar para pembuat keputusan, korporasi, dan masyarakat bersama-sama menepati amanah menjaga bumi – sebelum air kembali menagih nyawa dan mengeruhkan masa depan setiap kita.
Akhirnya, dari kejadian ini, semoga kita segera taubat ekologis. Dosa pada Tuhan minta ampun pada-Nya. Dosa pada manusia minta maaf padanya. Dan dosa pada alam, bagaimana kita menjaganya.***
Penulis Adalah :Suriadi (Mahasiswa Doktoral Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto)
