NUNUKAN, marajanews,id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mendesak pemerintah daerah agar serius membenahi Infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan.
Desakan ini disampaikan anggota dewan melalui rapat paripurna ke 7 tentang pengambilan keputusan DPRD Nunukan atas LKPJ Bupati 2021.
“ Pendidikan yang memadai harus dirasakan semua warga Nunukan, sarana dan prasana pendidikan harus segera dibenahi, bagaimana mungkin anak anak kita menikmati pendidikan jika infrastrukturnya tidak memadai,” kata Welson, Senin (11/4) saat menyampaikan rekomendasi hasil monintoring terhadap LKPJ Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2021.
Ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan ini menegaskan sedikitnya fasilitas membuat siswa didik sulit belajar.
“ Jadi cita cita generasi kita yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang jenjang yang lebih tinggi, tidak akan terwujud jika keadaannya demikian,” tegasnya.
Selain itu, Welson juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan tenaga guru diwilayah pedalaman dan terpencil terutama pemberian tunjangan sebagai stimulan meningkatkan dan memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi siswa didik.
Sejak menggelar monitoring pekan lalu DPRD Nunukan masih menemukan fasilitas Pendidikan yang ditidak layak di pedalaman, seperti kurangnya mubelair, buku pelajaran bahkan ditemukan ruang kelas mangkrak karena tidak adanya fasilitas RKB.
Salah satu Indikator kinerja dibidang pendidikan adalah penerapan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga guru.
Kondisi riil Pendidikan di sejumlah Kecamatan diharapkan perlu mendapat dukungan yang lebih besar lagi, terutama penyelenggaraan pendidikan di luar Kota Nunukan yakni wilayah pedalaman yang berada tepat digaris batas NKRI Kabupaten Nunukan.#Fik.
