JAKARTA, marajanews.id – Dukungan Komite IV DPD RI terhadap pengembangan Holding UMKM dan kemitraan rantai pasok dengan usaha besar maupun BUMN memunculkan diskusi baru soal bagaimana model serupa diterapkan di negara lain.
Sejumlah kalangan menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang lebih dulu berhasil mengintegrasikan usaha kecil ke dalam rantai pasok industri skala nasional maupun global, salah satunya Jepang.
Di Jepang, integrasi usaha kecil ke dalam industri besar dikenal lewat sistem yang disebut keiretsu, yakni jaringan bisnis yang menghubungkan produsen besar dengan ratusan hingga ribuan pemasok komponen berskala lebih kecil di bawahnya.
Keiretsu vertikal berkembang mulai dari pemasok komponen lapis bawah hingga produsen akhir, sebagaimana terlihat pada industri otomotif Jepang, di mana perusahaan induk memiliki jaringan pemasok komponen inti yang masing-masing juga memiliki pemasok sendiri di bawahnya.
Model semacam ini kerap dijadikan rujukan pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan kemitraan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM misalnya pernah menyoroti bagaimana UMKM di Jepang, Korea Selatan, dan China telah terintegrasi ke rantai pasok domestik maupun global, bahkan disebut turut menyumbang kontribusi ekspor yang signifikan bagi negara-negara tersebut.
Bercermin dari pengalaman itu, pengembangan UMKM berbasis kawasan dan rantai pasok pun didorong menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional.
Di sektor otomotif, sejumlah prinsipal asal Jepang bahkan diketahui menerapkan model bisnis serupa keiretsu di Indonesia dengan menggandeng industri komponen lokal, meski komponen berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar masih banyak bergantung pada impor dari negara asal.
Kondisi ini menggambarkan bahwa proses alih teknologi dan pelibatan usaha kecil lokal dalam rantai pasok industri besar bukan perkara instan, melainkan membutuhkan waktu serta dukungan kebijakan yang konsisten.
Sejalan dengan semangat tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait juga telah menjajaki kemitraan rantai pasok dengan sejumlah BUMN dan mitra asing, termasuk kerja sama dengan lembaga pengembangan UMKM Jepang untuk memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha dalam negeri.
Langkah semacam ini dinilai sejalan dengan usulan Komite IV DPD RI agar keterlibatan UMKM lokal, khususnya di daerah penghasil bahan baku dan kawasan industri, tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan bagian integral dari struktur rantai pasok itu sendiri.
Menurut Larasati Moriska, pengalaman Jepang membangun keiretsu semestinya menjadi pelajaran bahwa keterlibatan usaha kecil dalam rantai pasok industri besar tidak boleh dibiarkan tumbuh secara alami tanpa arahan kebijakan yang jelas.
Ia menilai pemerintah perlu merancang mekanisme yang mengikat agar UMKM di daerah penghasil bahan baku benar-benar masuk dalam struktur rantai pasok Holding UMKM, bukan hanya menjadi penonton dari pertumbuhan industri di wilayah mereka sendiri.
“Jepang butuh puluhan tahun membangun keiretsu yang benar-benar mengakar hingga ke pemasok kecil. Kita tidak perlu meniru seratus persen modelnya, tapi semangatnya harus kita ambil, yakni memastikan usaha kecil di daerah menjadi bagian dari rantai nilai, bukan sekadar penerima manfaat sisa,” ujar Larasati. Selasa (14/7/26).
Ke depan, keberhasilan Holding UMKM di Indonesia dinilai akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merancang mekanisme keterlibatan UMKM lokal yang jelas dan terukur, sebagaimana pola vertikal yang telah lama berjalan di Jepang.
Tanpa mekanisme semacam itu, kalangan pemerhati kebijakan mengingatkan bahwa manfaat ekonomi dari kemitraan rantai pasok berisiko hanya dinikmati oleh pemain besar di kawasan tertentu, sementara daerah penghasil bahan baku tetap tertinggal dari rantai nilai industri yang sesungguhnya mereka topang.#Adv/m02
