YOGYAKARTA, marajanews.id – Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H. meminta pemerintah merangkul desa wisata yang telah berhasil naik kelas menjadi Desa Wisata Mandiri.
Ia menegaskan, predikat mandiri yang disandang sebuah desa wisata bukan berarti kebutuhan akan campur tangan pemerintah berakhir.
Justru pada fase inilah, menurutnya, dukungan perlu diperkuat agar capaian yang telah diraih masyarakat tidak berhenti di tengah jalan.
Hal tersebut disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi para pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Jumat (11/9/26).
Ia menekankan, perjalanan sebuah desa wisata melewati empat tahapan, yakni Rintisan, Berkembang, Maju, hingga Mandiri, semestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menarik diri begitu status tertinggi tercapai.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati.
Politisi {artai Gerindr aini mendesak pemerintah menyusun indikator yang jelas dan terukur dalam menetapkan status sebuah desa wisata, agar skema insentif disiapkan bagi desa-desa yang konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisatanya.
Dukungan itu, kata Rahmawati, tidak hanya berbentuk bantuan langsung, melainkan dapat diwujudkan lewat promosi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tuturnya.
Selain menyoroti aspek kebijakan, Rahmawati turut menyinggung kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata di Nglanggeran, salah satunya ketersediaan penerangan jalan di kawasan wisata.
Ia menilai infrastruktur dasar semacam ini memegang peran krusial dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus turut mendongkrak kualitas pengalaman berkunjung mereka ke destinasi tersebut.
Menutup kunjungannya, Rahmawati memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan pengelola Desa Wisata Nglanggeran akan diteruskan dan dibahas bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.#mo3
