JAKARTA, marajanews.id – Kelangkaan BBM bersubsidi kembali menghimpit masyarakat Kabupaten Nunukan. Komisi II DPRD Nunukan membawa keluhan nelayan, petani, pembudidaya rumput laut, pelaku UMKM, pengusaha transportasi hingga warga pedalaman ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (2/10/26).
Kesenjangan kuota Pertalite menjadi sorotan terbesar. Data DPRD Nunukan mencatat kebutuhan Pertalite atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) mencapai 67.406 kiloliter (KL). Kuota tahun 2026 hanya 22.599 KL sehingga terdapat selisih 44.807 KL.
Kondisi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan Pertalite Nunukan baru mencapai sekitar 34 persen. Komisi II DPRD Nunukan meminta BPH Migas melihat kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi lapangan, bukan hanya berdasarkan angka kuota.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam SH bersama Sekretaris Komisi II Ramsah dan anggota Komisi II H Andi Yakub Kep Ns diterima Komite BPH Migas Wahyudi Anas ST. Pertemuan tersebut membahas kebutuhan BBM, realisasi penyaluran serta kondisi distribusi BBM di Kabupaten Nunukan.
“Kami datang membawa data, membawa kondisi lapangan, dan membawa kebutuhan masyarakat Nunukan,” kata Andi Fajrul Syam.
Kuota 2026 Lebih Rendah dari Realisasi Tahun Sebelumnya
Data Komisi II DPRD Nunukan menunjukkan kuota Pertalite mengalami penurunan. Pada 2025, kuota Pertalite mencapai 25.689 KL dengan realisasi 23.359 KL. Tahun 2026, kuota turun menjadi 22.599 KL atau 760 KL lebih rendah dibanding realisasi Pertalite tahun sebelumnya.
Kondisi serupa terjadi pada Solar atau Jenis BBM Tertentu (JBT). DPRD Nunukan mengusulkan kebutuhan Solar sebanyak 22.888 KL, sedangkan kuota 2026 hanya 12.781 KL. Selisih kebutuhan mencapai 10.107 KL dengan tingkat pemenuhan sekitar 56 persen.
Komisi II DPRD Nunukan mengusulkan tambahan kuota pada Triwulan IV 2026.,tambahan yang diajukan mencapai 1.746 KL Solar dan 3.090 KL Pertalite, Komisi II DPRD Nunukan juga meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan sedikitnya 14.527 KL Solar dan 25.689 KL Pertalite pada 2027.
Dikesempatan yang sama Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ramsah mengatakan distribusi ikut menentukan ketersediaan BBM, karakter geografis Nunukan mencakup kepulauan, daratan, sungai, perbatasan hingga pegunungan sehingga pola distribusi tidak dapat disamakan dengan daerah lain.
“Nunukan memiliki karakter wilayah yang berbeda. Ada kepulauan, daratan, sungai dan pegunungan. Kebutuhan BBM tidak bisa hanya dilihat dari angka kuota, tetapi juga bagaimana distribusinya sampai kepada masyarakat,” ujar Ramsah.
Komisi II DPRD Nunukan juga meminta penambahan SPBN di Pulau Nunukan dan Sebatik serta penguatan subpenyalur di lokasi yang sulit dijangkau penyalur regular, dan mengusulkan stok penyangga bagi daerah pedalaman dan Pegunungan Krayan ketika cuaca buruk atau gangguan angkutan laut menghambat pasokan.
“Kami datang bukan hanya meminta tambahan kuota. Kami membawa data bahwa usulan daerah tahun 2026 baru terpenuhi sekitar 56 persen bagi Solar dan 34 persen bagi Pertalite. Bahkan kuota 2026 berada di bawah realisasi 2025. Ini yang perlu kita dudukkan dan perjuangkan bersama,” kata Andi Fajrul Syam.#mo2/Adv
