JAKARTA, marajanews.id – BPH Migas akan mengevaluasi kebutuhan dan distribusi BBM di Kabupaten Nunukan setelah menerima masukan Komisi II DPRD Nunukan. Evaluasi mencakup kebutuhan masyarakat, pola konsumsi, serta penyaluran BBM di daerah perbatasan.
Komite BPH Migas Wahyudi Anas ST mengatakan lembaganya masih mengkaji kebutuhan BBM Nunukan. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari peninjauan kebutuhan BBM daerah, termasuk kondisi distribusi pada tingkat penyalur.
“Kami akan mengevaluasi kebutuhan dan distribusi BBM di Kabupaten Nunukan,” kata Wahyudi Anas menanggapi aspirasi masyarakat Nunukan dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Nunukan di BPH Migas, Jumat (2/10/2026).
Terkait permintaan tambahan kuota, Wahyudi mengatakan BPH Migas belum dapat menentukan besaran kuota baru, penetapan kuota masih menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sehingga angka tambahan belum dapat disampaikan.
Menurut Wahyudi, pembahasan kuota akan mengikuti keputusan pemerintah dan DPR RI, Karena itu, BPH Migas belum dapat memastikan berapa kiloliter tambahan yang akan dialokasikan bagi Kabupaten Nunukan pada periode berikutnya.
“Untuk penambahan kuota, kami belum bisa menentukan besarannya karena masih menunggu keputusan Banggar DPR RI,” ujar Wahyudi.
Meski angka kuota belum ditetapkan, Wahyudi menyebut besaran alokasi berikutnya kemungkinan tidak akan jauh dari kuota yang terdistribusi pada 2026, gambaran tersebut masih bersifat perkiraan dan belum menjadi angka penetapan kuota.
BPH Migas juga akan melihat kembali kebutuhan BBM Nunukan melalui data distribusi dan konsumsi. Kajian tersebut menjadi bahan dalam menentukan kebutuhan daerah perbatasan yang memiliki karakter geografis dan pola konsumsi berbeda dari daerah lain.
“Kemungkinan kuota bertambah tidak jauh dari kuota yang terdistribusi pada tahun 2026. Namun, kita masih menunggu keputusan dan hasil evaluasi,” kata Wahyudi.
Tanggapan BPH Migas tersebut memberi gambaran bahwa permintaan tambahan kuota BBM Nunukan masih berada dalam proses pembahasan. DPRD Nunukan sebelumnya meminta kebutuhan masyarakat, distribusi penyalur, serta karakter kawasan perbatasan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi BBM. .#m02/Adv
