NUNUKAN – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, beberapa aktifitas yang akan terbatasi, meliputi peliburan sekolah dan perkantoran, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial budaya, dan pembatasan akses transportasi.
Dengan kondisi tersebut, akan berdampak pada daerah lain, Jika nantinya daerah PSBB tersebut menutup semua akses transportasi darat, udara dan laut, maka daerah yang terkoneksi dengan distribusi barang, akan mengalami krisis bahan pokok.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun langkah strategis menghadapi PSBB yang sudah diberlakukan beberapa daerah di Indonesia.
Menurut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Hasan Basri S.IP, menjelaskan, sedikitnya dua daerah di yang sudah memberlakukan PSBB, Makassar dan Pemerintah DKI Jakarta.
Diakui bahwa suplay kebutuhan pokok Kabupaten Nunukan dari Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi di daerah tersebut, sehingga nantinya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
” yang terjadi selama ini PSBB hanya terfokus di Makassar, sementara di daerah lain seperti, Sidrap, Pinrang, Maros dan daerah lainnya yang mensuplay kebutuhan pokok ke daerah kita, belum memberlakukan PSBB, dan kita sudah koordinasikan disana informasinya musim panen, jadi hasil produksinya tetap di kirim ke Kabupaten Nunukan.” Jelas Hasan, Jumat (17/04).
Lebih lanjut dijelaskan, apabila PSBB di Sulawesi Selatan semakin meluas, Pemerintah Daerah masih punya alternatif lain mengadakan bahan pokok tersebut.
PSBB kata hasan, sebenarnya bukan membatasi pendistribusian barang, selama stock barang ada dan jalur serta transportasi masih terbuka, kemungkinan besar kebutuhan masyarakat tetap terdistribusi ke Kabupaten Nunukan.
Selain itu pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan bulog Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Tarakan untuk mendatangkan barang ke Nunukan.
” Ada program pemerintah pusat ke daerah kita yaitu program tol laut yang pendistribusiannya 2 kali sebulan singgah di Nunukan, membawa barang pokok, kemudian ada program jembatan udara ke krayan yang sampai saat ini masih berlangsung, jadi kebutuhan pokok laporan dari Dinas Perdagangan masih Stabil.” Kata Mantan Sekretaris Bappeda ini.
Terdapat sejumlah program BUMN, yang menurut Pemerintah Daerah bisa di manfaatkan, yakni Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membuat program Rumah Kita, yang kegiatannya mencadangkan sembako dari daerah lain, kemudian Pelni juga memprogramkan kegiatan yang disebut Pelni Mark. Pemerintah Daerah akan mengkoordinasikan hal tersebut, sekiranya dampak Covid 19 menyebar luas.
” Jadi skenario untuk mengantisipasi kebutuhan pokok itu, sudah kita persiapkan, pemda nunukan juga mempersiapkan ketahanan pangan masyarakat utamanya di beberapa kecamatan, kemarin itu saya dapat informasi dari kecamatan lumbispansiangandisana kearifan lokal sudah mulai diterapkan yaitu dengan mengkomsumsi bahan pangan selain beras misalnya umbi umbian atau yang lainnya, ini juga kita galakkan,” jelas Hasan.#Fik
Be First to Comment