NUNUKAN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan menggelar Forum Silaturahmi Perkebunan Sawit , Senin (21/9) di Lt. IV Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan ini mengundang seluruh pengusaha perkebunan sawit Nunukan termasuk organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk membahas Peran Pengusaha Sawit sebagai penyedia bahan Industri Dunia serta merumuskan solusi terkait persoalan laten Industri perkebunan Kelapa Sawit di Nunukan.
Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Kabupaten Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid SE, MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan sejumlah Organisasi serta Perangkat Daerah (OPD) Nunukan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Masniadi, S.HUT, M.AP mengatakan, salah satu industri strategis saat ini adalah perkebunan Kelapa Sawit, Komoditi ini mendominasi pangsa pasar minyak nabati hingga 35 persen dari minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak canolla.
Namun Pertumbuhan kelapa Sawit tidak mengalami perubahan yang signifikan karena luas tanam komoditi tersebut hanya berkisar 8 persen dari seluruh area minyak nabati lainnya sebesar 45 persen.
” Sebenarnya minyak sawit jenis minyak nabati yang paling efisien dalam penggunaan lahan, hanya memerlukan luas lahan 10 persen untuk menanam kelapa sawit, pemanfaatannya pun beragam selain produksi minyak nabati, juga sebagai bahan bakar, kosmetik, Farmasi serta bahan baku industri oleokimia,” kata Masniadi.
Meski demikian, kelebihan dan manfaat kelapa sawit ini juga menghadapi kampanye negatif yang serius tentunya meresahkan produsen sawit sehingga pengelolaan industri ini tertinggal jauh dari komoditas lainnya.
” Di Negara bagian eropa sedang mengkampanyekan ini bahwa perkebunan sawit dapat merusak tanah, boros air, merusak hutan dan penyebab kemiskinan, kemudian produk hilirnya dituduh sebagai penyebab penyakit degeneratif dan obesitas sehingga kampanye no plam oil itu juga dirasakan pengusaha kita di Indonesia,” lanjutnya.
Karena itu, kata Masniadi perlu kerjasama yang baik dengan seluruh pengusaha sawit di Indonesia khususnya Kabupaten Nunukan dalam rangka menangkal isu tersebut dengan cara menampilkan industri sawit bersih dan berkelanjutan yakni menerapkan ISPO ( Indonesia Sustainable Palm Oil) sebagai standar industri sawit yang berwawasan lingkungan.
Di Kabupaten Nunukan, Investasi Komoditi Sawit dominan di wilayah perbatasan ini, kata Masniadi, jumlah perkebunan Kelapa Sawit, sekira 21 perkebunan besar swasta, 9 diantaranya telah beroperasi dan 12 lainnya dalam tahap pembangunan, tentunya memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah yaitu dapat memberikan kontribusi PDRB karena luas tanam produsen sekira 98 persen dari seluruh komoditas perkebunan yang ada.
Sektor Pertanian ini menduduki peringkat kedua dengan nilai lebih dari Rp 2 Triliun dari hasil produksi 301.000 ton CPO dan 48.000 kernel tahun 2019 yang didukung 9 unit pabrik kelapa sawit yang berkapasitas olah 400 ton perjam hingga 1,4 Juta Ton TBS dari luas tanam perkebunan besar swasta sebesar 92.000 hektar dan perkebunan rakyat 33.000 hektar.
” Perusahaan ini telah berjalan baik, meski beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan terkait legalitas usaha, luas lahan IUP dan HGU penurunan produksi dan produktifitas, pembangunan kebun inti dan plasma, ketimpangan kapasitas pabrik, produksi dan persaingan harga pembelian TBS,” jelasnya.
Untuk itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan GAPKI menggelar Forum Komunikasi untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan tersebut agar mampu meningkatkan usaha industri kelapa sawit lebih produktif pada tahun berikutnya.
” Kami harapkan melalui kegiatan yang berlangsung 2 hari ini dapat dirumuskan kesepakatan untuk meningkatkan kinerja usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan.”harap kepala DPKP Nunukan ini.
Dikesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, SE, MM mengatakan, bahwa perkebunan besar kelapa sawit pada 2019 lalu, memberikan kontribusi sebesar Rp. 1,5 Triliun PDRB Kabupaten Nunukan seperti ekpor CPO dalam bentuk pembelian TBS kepada petani sawit dan gaji karyawan.
” Inilah bentuk konkrit peranan perkebunan menhidupkan perekonomian rakyat, pemerintah juga mengapresiasi bantuan perusahaan perkebunan melalui program CSR dan bantuan masyarakat dengan jumlah yang besar,” kata Laura.
Sebagai pembinan di Daerah, lanjutnya, Pemerintah berharap perusahaan industri sawit saling menunjang agar semua sektor ekonomi dapat bergerak dan menjadi pilar pembangunan demi tercapainya kesejahteraan rakyat di Kabupaten Nunukan.
” Untuk itu saya mengapresiasi GAPKI dan DPKP Nunukan telah memprakarsai forum perkebunan ini menjadi wadah komunikasi antara Pemerintah dan Perusahaan, agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi bersama,” kata Bupati Nunukan.
Menurut Laura, masih banyak perusahaan menghadapi sejumlah permasalahan yang penyelesaiannya tidak mudah, apalagi dua tahun terakhir ini mengalami penurunan produksi dan produksifitas kebun sawit akibat dari menurunnya harga CPO di pasar International dan meski beberapa bulan terakhir ini juga diketahui harga CPO mengalami peningkatan yang signifikan namun dampaknya masih terasa saat ini.#Mal
