NUNUKAN – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Asni Hafid menghadiri pelantikan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Nunukan.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komite IV DPD RI ini, selain menghadiri Pelantikan KKSS, juga mengagendakan kunjungan kerja di Kalimantan Utara.
Melalui kesempatan ini Asni Hafid mengatakan KKSS adalah organisasi kerukunan warga Sulawesi Selatan yang tentunya patut didukung bersama, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat.
” Selain KKSS pemerintah juga perlu mendukung semua organisasi yang ada di Kalimantan Utara terutama di Kabupaten Nunukan, kita tidak boleh menutup mata terhadap hal ini, karena keberadaannya ikut serta mensukseskan pembangunan di wilayah perbatasan ini,” kata Asni Hafid.
Asni menambahkan pelantikan KKSS bukan sekedar acara seremonial, namun dalam kepengurusan nantinya dapat membantu Pemerintah Provinsi dan Daerah mensinergiskan pembangunan di wilayah Kalimantan Utara.
Dalam pelaksanaan kunjungan kerja DPD RI khususnya Komite IV kali ini, mengagendakan pengawasan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan dan lembaga keuangan mikro di Kaltara.
Menurutnya Lembaga keuangan mikro saat ini berada ditengah masyarakat dan menjamin literasi keuangan rendah yang menyasar segmen menengah kebawah.
” Terhadap pelaku LKM, Adakah kendala yang dihadapi mewujudkan tingkat literasi keuangan di daerah operasi LKM, kemudian Pemerintah Daerah adakah program daerah yang mendorong literasi keuangan, ini yang perlu kami ketahui,” kata Asni.
Selain LKM, Asni Hafid juga akan memonitoring potensi dan realisasi pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, bagaimana akurasi penetapan NJOP, demikian juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
” Yang ingin kami ketahui juga bagaimana implementasi Undang undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena saat ini kementrian keuangan telah mengeluarkan regulasi baru terkait tata cara penentuan NJOP, Pajak Bumi dan Bangunan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, bagaimana implementasinya dan kendala apa saja yang di hadapi,” terang Asni.
Sebagai tindak lanjut Kunjungan kerja tersebut Asni akan merinci data yang diperoleh dari pemerintah provinsi kalimantan utara dan kabupaten Nunukan dan tentunya akan menjadi bahan masukan ke Pemerintah Pusat setelah melakukan pengkajian dan analisis di Komite IV DPD RI. #Fik.
