NUNUKAN, marajanews.id– Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotik) menggelar pelatihan jurnalistik dan Videografi di Aula BKPSDM Nunukan, Senin (23/5).
Kegiatan ini dilaksanakan hingga Rabu 25 Mei 2022, diikuti puluhan peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peserta dibekali materi praktis jurnalistik dan videografi, agar nantinya terampil menyampaikan komunikasi publik pemerintah daerah.
Kepala Diskominfotik Nunukan, Kaharuddin SS mengatakan, salah satu kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni tidak maksimalnya komunikasi dengan masyarakat.
Penyebabnya adalah perangkat daerah belum terbiasa menjadi komunikator pembangunan melalui media massa.
“ Kita dijajaran OPD hanya terbiasa mempersiapkan laporan kegiatan secara administrative untuk kebutuhan pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” kata Kahar.
Padahal menurutnya, informasi kegiatan setiap perangkat daerah sangat dibutuhkan masyarakat terutama terkait kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah.
Selain itu, perkembangan teknologi informasi di era digital mengubah cara pandang masyarakat mencari informasi, tentunya yang dapat diakses lebih mudah dan cepat.
Solusinya kata Kahar, merancang sistem publikasi pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui teknologi digital.
“ Kami membuat aplikasi SIMPATIK yang memuat informasi kegiatan OPD agar masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan pemerintah daerah.” ujar mantan kepala BKPSDM Nunukan ini.
Karena itu, untuk mempersiapkan tenaga terampil dalam mengkomunikasikan kegiatan pemerintah daerah, Diskominfotik melatih ASN dengan keterampilan Jurnalistik dan Videografi.
Tujuannya adalah menambah kemampuan praktis aparatur pemerintah di bidang tersebut dan menjadi bekal paktek dalam pembentukan tim publikasi pemerintah daerah.
“ Jadi melalui admin masing –masing OPD nantinya membuat laporan kegiatan dalam bentuk berita dan dipublikasikan ke aplikasi SIMPATIK,” tambanya.
Aplikasi SIMPATIK Inovasi Diskominfotik ini, merupakan Sistem Publikasi Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik Secara Terpadu dan Terintegrasi.
Hal tersebut akan menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Proses publikasinya pun linier atau sejalan dengan perkembangan konvergensi media massa saat ini.
Selain itu, sistem ini juga didukung perangkat teknologi digital baik aplikasi mapun website perangkat daerah yang sudah terintegrasi.
“ Pelibatan Staf OPD dalam managemen informasi diikat melalui Peraturan Kepala Daerah agar menjadi pedoman penerapan komunikasi publik terhadap program kerja yang dijalankan instansi,” ungkapnya.#Fik
