NUNUKAN, marajanews.id– Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta pemerintah penjelasan pemerintah daerah terkait asumsi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023.
Hal ini disampaiakan Juru Bicara, Fraksi PPN Joni Sabindo melalui rapat paripurna ke 2 Masa Sidang I 2022-2023, Selasa (1/11) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Nunukan.
Ia mengatakan, PAD mengalami penurunan signifikan sebesar 15.88 persen dibandingkan tahun anggaran 2022 sebelum perubahan.
“ Mohon Penjelasan dari pemerintah daerah mengenai penurunan tersebut,” kata Jon Sabindo.
S
elain itu, Fraksi PPN juga menilai bahw pemerintah daerah terhadap penyusunan RAPBD 2023 masi tergantung pada dana perimbangan pusat.
Menurutnya, ketergantungan ini rentan terhadap pergerakan ekonomi yang dinamis dan perubahan kebijakan pemerintah.
Fraksi PPN mengusulkan, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang ditargetkan dalam APBD tahun 2023, Pemkab Nunukan dituntut cerdas dan kreatif menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan daerah.
“ kami juga mengingatkan agar pemerintah terus mengupayakan oprmalisasi dan pemberdayaan BUMD, ini diharapkan dapat menambah penerimaan pendapatan Daerah,” lanjutnya.
Sektor strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2023, kata Joni Sabindo, adalah sector kesehatan.
Pemerintah Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan salah satunya angka kematian bayi termasuk penyakit menular.
Pelayanan OPD juga masih menjadi sorotan Fraksi PPN, Pemerintah Daerah harusnya menjawab keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan terjawab dalam APBD 2023 melalui pengalokasian anggaran.
RAPBD 2023 yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan dapat menjadi instrument dalam mewujudkan visi misi kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme terhadap beragam dinamika tentu lambat laun akan pemerintah daerah lewati, tentunya instens melakukan koordinasi baik DPRD Nunukan maupun antar OPD Nunukan.(adv)
