NUNUKAN, marajanews.id – Pada Sidang Paripurna ke-17 Masa Sidang III Tahun Anggaran 2023-2024, lima fraksi di DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sidang yang berlangsung pada Jumat (2/8/24) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Nunukan ini dihadiri oleh Juru Bicara masing-masing fraksi yang memberikan penilaian dan rekomendasi terkait perubahan anggaran tersebut.
Fraksi Hanura memberikan apresiasi terhadap penyusunan APBD Perubahan 2024, terutama atas kenaikan proyeksi pendapatan yang meningkat sebesar 7,51% dari Rp1,837 triliun menjadi Rp1,987 triliun.
PFraksi Hanura juga mengapresiasi kenaikan belanja daerah sebesar 11,90% dan menekankan pentingnya alokasi belanja yang tepat sasaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi Hanura juga mengusulkan peningkatan optimalisasi pendapatan daerah dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran untuk sektor-sektor krusial, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Fraksi ini mendukung pengedepanan skala prioritas dalam program kerja pemerintah daerah dan berharap bahwa R-APBD Perubahan 2024 dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif.
Fraksi Demokrat meminta agar fokus APBD Perubahan diarahkan pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta menuntut pemerintah daerah untuk mengambil alih beban utang RSUD Kabupaten Nunukan untuk memastikan pelayanan tidak terganggu.
Fraksi PKS memberikan beberapa masukan, antara lain memastikan alokasi dana tambahan dari Pemerintah Provinsi untuk pertanian dan perikanan, serta meminta percepatan rehabilitasi atap pasar Yamaker dan perbaikan di RSUD Nunukan. Fraksi ini juga mendorong transparansi dalam pengelolaan utang dan perencanaan kegiatan fisik.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) mengapresiasi rencana kenaikan pendapatan daerah dan menekankan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Mereka juga mendorong pengembangan industri lokal berbasis sumber daya alam dan penyesuaian APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pandangan umum dari lima fraksi ini mencerminkan berbagai prioritas dan kekhawatiran yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Perubahan 2024. Harapan besar disampaikan agar APBD ini dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.#Adv.
