NUNUKAN, marajanews.id – Penurunan gaji honorer di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian publik. selama masa kepimpinan Bupati Kabupaten Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, SE,MM, Ph.D. ia sering mendengar ungkapan tersebut dan membuatnya berfikir menemukan solusi menjawab pertanyaan masyarakat Nunukan.
Hal ini terungkap melaui pertemuan Hj Asmin Laura Hafid dengan ratusan tenaga honorer, Jumat (20/9/24) di lt. V Kantor Bupati Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan tersebut, Laura menjelaskan bahwa penyesuaian gaji honorer ini merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran daerah yang harus dilakukan akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) saat Nunukan masih dibawah naungan Provinsi Kalimantan Timur.
Laura menyampaikan, situasi ini bukan tanpa alasan. Penurunan DBH yang diterima oleh Kabupaten Nunukan telah berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akibatnya, beberapa penyesuaian harus dilakukan untuk menjaga kestabilan keuangan daerah, termasuk dalam hal penggajian honorer.
“Penurunan gaji honorer bukan kebijakan yang diambil secara sepihak, melainkan sebuah keputusan sulit yang harus diambil guna mengakomodasi situasi anggaran yang terbatas,” kata Bupati Nunukan, saat menyampaikan arahan kepada tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Ia juga menegaskan bahwa meski gaji mengalami penurunan, namjun selama masa kepimpinannya tidak ada pengurangan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Nunukan, meski secara aturan pemkab tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga Honorer.
Lebih lanjut, Bupati Laura menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah berusaha untuk mempertahankan seluruh tenaga honorer dengan merasionalisasi jumlah gaji yang diterima.
“Prioritas kami adalah tetap mempertahankan tenaga kerja honorer, meskipun dengan penyesuaian gaji. Kami sangat memahami dampak yang dirasakan oleh para honorer, namun ini merupakan pilihan terbaik di tengah keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Kondisi penurunan DBH ini terjadi akibat fluktuasi harga komoditas tambang yang menjadi sumber utama pendapatan Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan, sebagai salah satu penerima DBH, ikut terkena dampaknya.
“Sumber pendapatan dari DBH menjadi salah satu yang terpengaruh langsung oleh kondisi ekonomi global,” jelasnya.
Laura juga menekankan bahwa pemerintah sedang mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi situasi ini.
Beberapa upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada DBH.
“Kami terus berupaya meningkatkan PAD melalui sektor-sektor potensial lainnya, seperti pertanian dan perikanan, untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari luar,” kata Laura.
Meskipun demikian, kebijakan penurunan gaji honorer ini mendapat beragam reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan tenaga honorer.
Mereka khawatir dengan dampak finansial yang mungkin timbul akibat penurunan gaji ini, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Namun, Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk memantau situasi secara berkala dan melakukan evaluasi jika kondisi anggaran daerah membaik.
“Kami akan terus memantau perkembangan kondisi keuangan daerah dan berjanji untuk mengembalikan gaji honorer ke tingkat semula jika kondisi memungkinkan,” tutur Bupati Nunukan.
Dengan tantangan anggaran ini, Laura berharap agar seluruh elemen masyarakat, khususnya tenaga honorer, dapat memahami situasi yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Daerah.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kondisi ekonomi daerah akan segera pulih dan pemerintah dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
“Kami yakin, dengan dukungan semua pihak, situasi ini bisa kita lewati bersama,” pungkasnya.#m01
