NUNUKAN, marajanews.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan digelar untuk mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan APBD 2025.
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat utama DPRD Nunukan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Hj. Leppas SE, didampingi Wakil Ketua Arpiah ST dan Hj. Mariyati. Hadir pula anggota DPRD, Forkopimda, dan Kepala OPD Nunukan.
Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa SE menyampaikan bahwa agenda tanggapan ini adalah bagian penting dari proses perumusan APBD yang lebih inklusif dan pro-rakyat.
“Tanggapan dari fraksi-fraksi memberikan masukan dibutuhkan agar APBD 2025 lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Hj. Leppa
Pandangan Umum Fraksi Hanura
Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Fraksi Hanura menyampaikan beberapa saran dan masukan Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Nunukan memberikan sejumlah saran dan masukan konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Beberapa sektor yang menjadi fokus perhatian Fraksi Hanura antara lain sektor pertanian, perikanan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Disektor pertanian, Fraksi Hanura mendorong agar anggaran difokuskan untuk peningkatan produksi pangan lokal, pemberdayaan petani, serta revitalisasi irigasi persawahan yang rusak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kabupaten Nunukan.
Selain itu, Fraksi Hanura juga memberikan perhatian pada sektor perikanan, dengan menyarankan agar anggaran dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur perikanan, pelatihan bagi nelayan tentang teknologi penangkapan ikan, serta penguatan koperasi nelayan.
Di sektor infrastruktur, Fraksi Hanura mengusulkan agar lebih banyak anggaran dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di daerah terpencil guna meratakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, dengan fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan dan kapasitas tenaga medis, terutama di puskesmas dan rumah sakit umum pratama.
Fraksi Hanura juga mengusulkan agar sektor pendidikan memperoleh perhatian lebih, dengan anggaran untuk pembangunan sarana pendidikan, beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Di sektor ekonomi, Fraksi Hanura berharap agar anggaran lebih difokuskan pada pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pasar, dan pemberian insentif bagi sektor ekonomi yang berkembang.
Selain itu, pembangunan kawasan perbatasan juga harus menjadi prioritas, dengan anggaran yang memadai untuk fasilitas publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.
Sektor-sektor lainnya seperti pemuda dan olahraga, pembangunan sumber daya alam berkelanjutan, pembudidayaan rumput laut, serta pariwisata juga mendapatkan perhatian dari Fraksi Hanura. Di bidang pemuda dan olahraga,
Fraksi Hanura mendorong peningkatan anggaran untuk pengembangan fasilitas olahraga dan pelatihan kewirausahaan.
Sementara itu, di sektor pariwisata, Fraksi Hanura menyarankan agar anggaran difokuskan pada pengembangan destinasi wisata dan peningkatan infrastruktur pendukung.
Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.
Pandangan Umum Fraksi PKS
Selanjutnya, Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum, Fraksi ini mengusulkan agar penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas.
Fraksi PKS juga mencatat adanya penurunan target PAD untuk 2025 menjadi Rp 1,8 triliun, lebih rendah dari target PAD 2024 yang mencapai Rp 1,9 triliun. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih optimis dan memaksimalkan potensi daerah demi meningkatkan pendapatan daerah di tahun anggaran berikutnya.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKS mengusulkan beberapa langkah penting, seperti memastikan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan tepat waktu, meningkatkan ketersediaan obat, serta mengatasi masalah kekurangan SDM kesehatan, terutama dokter umum dan dokter spesialis di daerah pelosok.
Fraksi ini juga meminta agar rumah sakit pratama ditingkatkan statusnya dan fasilitas puskesmas serta rumah dinas di daerah-daerah terluar, seperti Sembakung, direhabilitasi.
“ Kami mendesak pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak layak dan pembangunan sekolah baru di wilayah pedalaman.” Kata Andi Yakub, S.Kep, Ners.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil, serta pemerataan pembangunan rumah ibadah.
“ Kami juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan listrik dan air bersih, agar tidak ada lagi pemadaman listrik dan kelangkaan air.” Tambahnya.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan konflik, khususnya antara petani rumput laut dan nelayan jangkar, dengan tujuan menyelesaikan masalah secara konstruktif agar tidak terulang di masa depan.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
Sementara itu, Fraksi Demokrat menanggapi Nota RAPBD 2025, Fraksi ini menilai terdapat ketidakcocokan antara kondisi keuangan Kabupaten Nunukan dan kebijakan pengelolaan anggaran yang tercermin dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Demokrat meyampaikan bahwa pemerintah daerah karena masih banyaknya kegiatan yang tidak mendesak dan kurang relevan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
“ Ini menunjukkan kurangnya keprihatinan dari pihak eksekutif dalam merespons tantangan ekonomi yang ada, termasuk inflasi yang terus meningkat.” Kata Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ramsah.
Fraksi Demokrat menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang menyebabkan inflasi semakin mempersulit kehidupan masyarakat. Fraksi berlambang mercy ini meminta agar pemerintah daerah merumuskan kebijakan makro yang mendukung pemulihan ekonomi serta peningkatan daya beli masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendesak pemerintah untuk melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran secara proporsional, agar dapat mengikuti kebijakan pusat tanpa mengabaikan rencana pembangunan yang telah disusun.
“ Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi daerah, baik dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, perpajakan, dan sumber daya lain, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).” Ungkapnya.
Fraksi ini juga menilai bahwa hingga saat ini, PAD Kabupaten Nunukan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga diperlukan upaya lebih untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada.
Selanjutnya Fraksi Nasdem, Juru Bicara Fraksi Andi Fajrul Syam, SH menyampaikan bahwa dengan meinngkatkanya target APBD 2025 diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi ini meberikan saran dan masukan kepada Dinas Pendidikan untuk mendorong program makan siang gratis pada siswa SD dan SMP serta ibu hami yang sejalan dengan progker Pemerintah Pusat.
Selain itu Pemenuhan infrastruktur Pendidikan juga menjadi program prioritas dalam APBD 2025 artinya yang belum memenuhi standar pelayanan minimal segera dituntaskan.
Demikian pula dengan peningkatan kesejahteraan tenaga Pendidik dan kependidikan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem
Menanggapi Nota Pengantar Ranperda APBD 2025, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah menyusun RAPBD sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku.
Dengan kenaikan anggaran APBD 2025 sebesar 2,48% dibandingkan tahun sebelumnya, Fraksi Nasdem melalui Jurus Bicara, Andi Fajrul, kenaikan mengatakan bahwa hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi daerah dan menciptakan anggaran efektif dan efisien.
“Dengan kenaikan ini, kami optimis target anggaran dapat tercapai, selama pemerintah daerah mampu memanfaatkan alokasi dana dengan strategi yang tepat,” kata Andi Fajrul Syam, SH.
Meski demikian Fraksi ini juga menyampaikan catatn strategis terlahadap implementasi RAPBD 2025 tersebut, dengan anggaran yang meningkat harus diiringi dengan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
Di bidang pendidikan, Fraksi Nasdem memberikan dukungan penuh terhadap program makan gratis untuk siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta ibu hamil.
Program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi dan mendukung upaya pendidikan yang lebih inklusif. Selain itu, Fraksi Nasdem juga meminta agar sarana dan prasarana pendidikan ditingkatkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pemerataan tenaga pendidik di wilayah terpencil serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu juga menjadi usulan penting dalam pandangan umum Fraksi ini.
Selain itu, Fraksi Nasdem mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan dan desa, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Nunukan ini bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah akses masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.
“Wilayah Nunukan yang strategis sebagai beranda NKRI harus didukung oleh infrastruktur yang layak agar aktivitas ekonomi berjalan lancar,” tegasnya.
Dalam sektor lingkungan hidup, Fraksi Nasdem memberikan perhatian khusus pada penanganan sampah di kawasan pesisir. Mereka menilai, program ini penting untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan mencegah pencemaran yang lebih parah.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kebersihan dianggap sebagai langkah yang selaras untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Fraksi Nasdem juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian. Pemanfaatan lahan tidur melalui teknologi modern seperti irigasi dan digitalisasi pertanian dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas.
“Nunukan memiliki potensi besar di sektor pertanian, dan dengan pendekatan teknologi yang tepat, kita bisa mengoptimalkan lahan yang selama ini kurang termanfaatkan,” tambah Andi Fajrul.
Di sektor perikanan dan kelautan, pengaturan ruang laut menjadi salah satu usulan strategis dari Fraksi Nasdem. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik antar pengguna ruang laut dan menjaga kualitas perairan. Pelatihan bagi pembudidaya rumput laut juga dianggap penting untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar.
Terhadap Nota RAPBD 2025, Fraksi Nasdem juga mengusulkan peningkatan penerangan jalan di wilayah strategis, termasuk jalan akses menuju pemukiman warga. Penerangan yang memadai, menurut Fraksi besutan surya paloh ini, tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat.
“Fasilitas dasar seperti penerangan jalan sering kali dianggap remeh, padahal dampaknya sangat besar bagi kualitas hidup warga,” ujar Andi Fajrul.
Sesuai dengan masukan konstituen melalui penjaringan aspirasi, dukungan terhadap sektor olahraga dan kepemudaan menjadi perhatian Fraksi Nasdem.
Fraksi ini mengusulkan pembangunan sarana olahraga di setiap kelurahan untuk mendorong aktivitas fisik dan meningkatkan prestasi atlet lokal. Pembinaan atlet secara berkelanjutan juga dianggap sebagai langkah penting dalam mengembangkan potensi pemuda Nunukan di tingkat nasional maupun internasional.
Karena itu Nasdem berharap pemerintah daerah mampu menjalankan program-program yang telah direncanakan secara optimal, kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Semua masukan ini kami sampaikan agar pemerintah dapat menjalankan anggaran secara efektif demi kemajuan Nunukan,” pungkas Andi Fajrul.
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
Menanggapi Nota RAPBD 2025 Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Dr. Andi Muliyono, mengapresiasi penyusunan RAPBD yang dinilai komprehensif dan sistematis.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan harus berdaya saing dalam implementasi APBD 2025.
Menurutnya, sektor ini harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan, mengingat peran SDM dalam mendorong perkembangan daerah yang lebih maju.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik.
Fraksi ini mengharapkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Dengan harapan menghindari pemborosan dan memastikan anggaran yang ada digunakan secara tepat dan efisien.
Pentingnya peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gerindra mencatat, bahwa peningkatan belanja daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan PAD dan bergantung pada kenaikan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) serta penerimaan transfer dari pemerintah pusat, menciptakan situasi yang ironis.
“ Kami minta agar kinerja pemungutan pajak daerah terus dikaji hingga akhir tahun 2025 agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.” Ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Gerindra juga menanggapi penurunan belanja bantuan sosial yang signifikan, sebesar Rp 306.486.134. Fraksi ini meminta penjelasan terkait faktor dan penyebab penurunan tersebut.
Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan ini menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar bantuan tersebut benar-benar tepat untuk masyarakat yang membutuhkan.
“ Pendataan penerima bantuan sosial harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan standar kepatutan dan kelayakan. Kami mengingatkan agar tidak ada penerima yang tidak tepat sasaran, karena hal ini dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.” Tambahnya.
Dalam konteks efisiensi anggaran, Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar terobosan-terobosan dilakukan guna mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas. Mengingat kebutuhan pembangunan yang tak terbatas, mereka mengajak semua pihak untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi agar anggaran dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
Fraksi Gerindra juga berharap agar pemerintah daerah lebih fokus dalam merencanakan anggaran yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus terus menjadi prioritas dalam APBD 2025 agar tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah daerah memperhatikan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor perekonomian yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Fraksi Gerindra berharap agar pemandangan umum yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran untuk tahun 2025. Mereka mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi kemajuan Kabupaten Nunukan yang lebih baik di masa depan.
Pandangan Umum Fraksi PDIP
Dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Saddam Husain, menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertera dalam nota keuangan APBD 2025 masih terlalu rendah, yaitu hanya sekitar 53 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemerintah daerah menetapkan target yang lebih tinggi dan menghitung ulang estimasi PAD agar dapat memacu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih keras dan optimal dalam memungut pajak daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai belanja pegawai dalam APBD 2025 yang tertera sebesar 680 miliar, sedangkan belanja pegawai pada tahun 2023 hanya terealisasi sekitar 464 miliar.
Fraksi ini juga menyoroti selisih anggaran belanja pegawai yang mencapai 216 miliar dan meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah terkait penambahan jumlah pegawai, terutama ASN yang tercatat sebanyak 3.459 orang di Kabupaten Nunukan.
Selain itu Fraksi PDIP mengusulkan agar selisih belanja pegawai tersebut dapat dialihkan ke program pembangunan yang lebih prioritas dan adil. Salah satunya adalah alokasi untuk belanja modal yang diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Termasuk peningkatan anggaran untuk beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi, serta meminta agar program ini lebih besar daripada anggaran pada tahun sebelumnya.
Selain itu, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pengerukan sedimentasi embung di seluruh Kabupaten Nunukan dan memastikan tersedianya akses air bersih, contohnya dengan pemasangan meteran PDAM di RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
Fokus lainnya adalah rendahnya upah petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa petugas kebersihan adalah garda terdepan dalam meraih prestasi seperti Adipura, dan oleh karena itu, Fraksi ini meminta peningkatan kesejahteraan bagi petugas kebersihan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan sensus atau survei kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi di Kabupaten Nunukan. hal ini merupakan keluhan dari masyarakat mengenai distribusi yang tidak merata dan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg, terutama bagi nelayan di Desa Binalawan.
Selain itu, Fraksi PDIP meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi kualitas bahan material dalam program bedah rumah pada tahun 2024.
Hal ini penting untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun agar lebih layak huni bagi masyarakat penerima bantuan. Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan bantuan bagi rumah ibadah pada APBD 2025.
Prioritas pembangunan infrastruktur yang juga perlu diperhatikan, termasuk pengaspalan jalan di beberapa desa, seperti Kampung Pisang RT 14 Kelurahan Nunukan Barat, dan jalan menuju Salang, Kecamatan Tulin Onsoi.
Selain itu, pengaspalan jalan di Desa Tinampak 1 menuju Desa Balatikon dan pembukaan jalan di RT 3 Desa Tinampak 1 juga menjadi perhatian penting Fraksi PDI Perjuangan.
Selain infrastruktur jalan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan rekontruksi dermaga Bambangan yang kondisinya dinilai sangat memprihatinkan, serta pembangunan balai pertemuan umum di Kecamatan Tulin Onsoi, dan mendorong pemerintah daerah untuk merencanakan dan mempersiapkan lahan untuk pembangunan pelabuhan khusus bongkar muat tabung LPG dan BBM di Pulau Nunukan.
Di sektor perikanan dan pertanian, Fraksi PDI Perjuangan meminta peningkatan anggaran sebagai dukungan terhadap masyarakat petani, nelayan, dan perumput laut.
Fraksi PDIP mengusulkan pemetaan dan pembuatan database untuk UMKM, khususnya di sektor kerajinan khas Dayak, agar pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembangunan pabrik mini pengolahan tepung tapioka di beberapa kecamatan seperti Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung, dan Lumbis Raya.
Fraksi berlambang Banteng moncong putih ini berharap agar pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut, mengingat tepung tapioka merupakan bahan pangan penting bagi masyarakat.
Pemeritnah daerah juga harus Kembali memanfaatkan rumah potong hewan yang telah terbengkalai di Kelurahan Mansapa. Dengan menggandeng pihak swasta, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan.
Selain itu, pentingnya zonasi bagi pembudidaya rumput laut juga ditekankan agar sektor ini bisa berkembang dengan lebih teratur.
Di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan peningkatan anggaran yang dapat dirasakan secara merata oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
Fraksi ini menekankan bahwa fasilitas Puskesmas di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas, sehingga perlu ada perhatian lebih besar dari pemerintah untuk memastikan tenaga kesehatan mendapat Tunjangan Transportasi Pegawai (TTP) yang layak.
Pandangan Umum Fraksi KKN
Melalui Pandangan Umum Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) beberapa catatan strategis terhadap implementasi RAPBD 2025, Fraksi KKN menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pengalokasian anggaran, terutama untuk wilayah Nunukan 4 yang dianggap membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur.
Selain itu Fraksi KKN meminta agar implementasi Anggaran 2025 dibagi secara adil di semua kecamatan, dengan fokus utama pada daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan.
“Wilayah Nunukan 4 diharapkan mendapatkan porsi anggaran yang sesuai untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang relevan dan mendesak di daerah tersebut.” Ungkap Riyan Antoni
Dalam hal pelayanan publik, Fraksi KKN menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Fraksi KKN mengusulkan perbaikan dalam sistem perizinan, pembuatan dokumen, dan mutasi ASN, yang harus lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Fraksi KKN, sistem informasi juga perlu diperbaiki agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di daerah yang minim fasilitas komunikasi.
Peningkatan kualitas pelayanan publik, menurut Fraksi KKN, menjadi kunci utama dalam memenuhi harapan masyarakat. karena itu, mereka menilai bahwa reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi adalah langkah yang harus segera diambil untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Nunukan.
Selanjutnya, Fraksi KKN merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyusunan Rencana Awal RKPD.
Dalam hal ini, Fraksi KKN menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memberikan saran dan pendapat berdasarkan hasil kegiatan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat.
Hal ini bertujuan agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Pokok-pokok pikiran DPRD, yang dikenal dengan sebutan Pokir, menurut Fraksi KKN, memiliki payung hukum yang jelas dalam Pasal 54 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
Melalui Pokir ini, DPRD membantu pemerintah untuk menciptakan program pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran, khususnya bagi wilayah yang selama ini belum tersentuh program pemerintah.
Fraksi KKN berharap agar dengan adanya Pokir, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang belum mendapatkan perhatian dalam program-program pembangunan.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan memastikan pemerataan akses terhadap pembangunan di seluruh Kabupaten Nunukan.
Selain itu, Fraksi KKN juga mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas dapat menjadi solusi bagi masalah dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Nunukan, baik untuk saat ini maupun di masa depan.
Fraksi KKN berharap bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Karya Kebangkitan Nasional, Riyan Antoni, menegaskan bahwa Pemandangan Umum yang disampaikan harus benar-benar didengar oleh pemerintah daerah.
Fraksi KKN mengingatkan agar masukan yang diberikan tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi harus menjadi bahan pertimbangan serius dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
Diakhir pandangan umumnya, Fraksi KKN berharap agar proses perencanaan dan pengalokasian anggaran yang akan datang dapat menciptakan perubahan yang signifikan bagi Kabupaten Nunukan. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPRD.#Adv
