NUNUKAN, marajanews.id – Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menghentikan pemberian insentif atau tunjangan kepada guru jenjang PAUD, SD, dan SMP di Provinsi Kaltara, termasuk Kabupaten Nunukan, mendapat kritik dari Anggota DPRD, Andi Yakub, S.Kep, Ns.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat merugikan guru-guru yang bertugas di daerah perbatasan dan terpencil.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Namun menurut Andi Yakub, penerapan regulasi ini justru menciptakan kekosongan kebijakan yang berdampak negatif bagi tenaga pendidik terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Ia menegaskan bahwa guru-guru tidak hanya menjalankan tugas mengajar, namun juga berperan menjaga semangat kebangsaan di wilayah perbatasan.
“ Penghapusan tunjangan bukan sekadar pemotongan insentif melainkan pukulan terhadap motivasi dan semangat kerja guru dalam menghadapi tantangan berat.” kata Andi Yakub. Sabtu (19/4/25)
Selain itu ia menyoroti kekakuan pembagian kewenangan pasca UU 23/2014 yang membatasi kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam pembiayaan program strategis pendidikan.
Menurutnya hal ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah yang seharusnya mendorong sinergi demi kepentingan masyarakat luas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan tiga desakan penting: pertama Pemerintah Provinsi membuka ruang kerja sama serta skema pendanaan berbasis kebutuhan riil daerah.
Kedua, meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil langkah konkret untuk mengisi kekosongan akibat penghentian tunjangan.
Ketiga, mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi pelaksanaan UU 23/2014 khususnya terkait kondisi geografis perbatasan dan kepulauan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah perbatasan, Andi Yakub akan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah hingga pusat untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi dunia pendidikan.
Ia siap memfasilitasi dialog lintas level pemerintahan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan dan guru tetap termotivasi menjalankan tugas mulia mereka.
Kebijakan penghentian insentif ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas pendidikan di wilayah perbatasan yang selama ini sudah menghadapi berbagai keterbatasan.
Dukungan penuh dari semua pihak dinilai sangat penting untuk menjaga motivasi para tenaga pendidik demi masa depan generasi bangsa.#m01
