(Sekretaris Ansor Nunukan/Mahasiswa Doktoral Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto)
OPINI – Sejak kemarin, sampai hari ini, Nunukan trending topik, berita tentang tiga desa di Kabupaten Nunukan – Kabungalor, Lipaga, dan Tetagas – yang sebagian wilayahnya masuk dalam klaim Malaysia, sekilat, menjelma kabar akbar.
Dalam logika negara, ini menyangkut batas, kedaulatan, dan martabat. Pun warga, ini terkait nasionalisme terhadap negara. Namun, bayangan ideal kita tentang narasi itu, yang muncul di ruang publik justru berbeda dan tampak ganjil.
Alih-alih marah atau resah, malah warganet ramai-ramai mencandai kondisi ini. Cuitan mereka beragam, ada yang mengucapkan selamat, ada yang bilang “lumayan jadi warga Malaysia”, ada pula yang membayangkan hidup mungkin lebih enak di seberang batas sana, dimiliki oleh jiran.
Nampak, reaksi itu terasa ringan. Nyaris tanpa beban. Tapi, namanya kalimat, ia pasti menyimpan motif. Sungguh aneh, bisa-bisanya kehilangan wilayah tidak lagi dirasakan sebagai kehilangan?
Sebetulnya, fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Respon ini bukan sesuatu yang spontan. Kita bisa bilang, ia di latarbelakangi oleh pengalaman kolektif warga negara di Nunukan. Respon yang tumbuh pelan-pelan, paralel dengan pengalaman panjang masyarakat perbatasan yang merasa hidupnya selalu berada dipinggiran.
Martin Seligman, tokoh Psikologi Sosial Amerika. Pernah merumuskan kondisi ini dalam tesisnya, di sana ia menyebut kelompok yang mengalami Learned Helplessness. Sederhananya, itu adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok berhenti berusaha, berhenti marah, bahkan berhenti berharap, akibat dari pengalaman berulang yang mereka pelajari sendiri, bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan mengubah keadaan.
Barangkali, respon warga berangkat dari sana. Mereka berhenti bereaksi secara emosional atau politis karena merasa tidak punya kendali atas situasi yang terus merugikan mereka. Dalam konteks warga perbatasan, mereka telah mengalami ketertinggalan yang telah berlangsung lama, keluhan yang jarang ditindaklanjuti, serta perubahan jarang terasa nyata. Akibatnya, muncul sikap: “percuma marah, toh tidak berubah apa-apa”.
Dalam hal ini, menghakimi respon warga, tentu tidak tepat. Kita musti membacanya dari sudut yang lain. Bahwa, bisa jadi, reaksi bercanda atau pasrah yang dimuntahkan itu, bukanlah tanda setuju, melainkan mekanisme bertahan dari kelelahan struktural.
Dalam dokumen resmi dan pidato kenegaraan, warga Nunukan telah “khatam” berkali-kali, mendengar dan membaca bahwa Nunukan adalah wilayah strategis. Entah strategis apa yang dimaksud. Nyatanya, bagi mereka yang tinggal di sana, kata “strategis” jarang terasa dalam kehidupan sehari-sehari.
Dihadapkan pada jalan rusak, layanan kesehatan yang jauh, sekolah terbatas, harga kebutuhan pokok yang mahal. Dan infonya sampai sekarang, listrik gelap terang, pun baru saja terjadi krisis bensin. Negara hadir, tapi kerap terasa setengah dada. Sebab itu, hampir, kata “strategis” tidak menemukan wujudnya di Nunukan.
Dalam kondisi seperti itu, nasionalisme di Nunukan sebetulnya sedang diuji: apakah nasionalisme menjadikan hidup lebih mudah, apakah negara benar-benar ada saat dibutuhkan. Lalu, saat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sering mengecewakan, di sanalah rasa memiliki terkikis perlahan-lahan.
Bisa saja hal itu diperparah. Kita telah akrab dengan cerita-cerita warga perbatasan: “Garuda di dadaku, Ringgit di perutku”. Malaysia digambarkan bukan sebagai “negara lain”, melainkan sebagai pembanding.
Adalah di sana, tempat bekerja dengan upah lebih baik, tempat belanja dengan harga lebih murah, tempat mengurus sesuatu yang terasa lebih cepat dan jelas. Gambaran ini bukan hasil propaganda, melainkan hasil pengalaman langsung. Maka wajar, jika sebagian orang membangun semacam imajinasi: “bagaimana kalau kita hidup di sana saja?”
Bertolak dari hal itu, candaan warganet tentang “lebih enak jadi warga Malaysia”, telah nampak semakin terang motifnya. Hal itu bukan ejekan, bukan pula pengkhianatan. Tapi lebih mirip senyum pahit. Semacam cara halus untuk mengatakan bahwa hidup di negeri sendiri belum tentu menjanjikan kesejahteraan.
Sehingga, sebetulnya ada yang lebih mengkhawatirkan daripada tumpang tindih batas wilayah, adalah mengenai perubahan cara masyarakat memaknai negaranya sendiri. Kalau nasionalisme tidak lagi hadir sebagai rasa bangga atau ikatan emosional. Maka ia hanya akan hidup sebagai urusan administratif. Artinya, selama ada KTP, urusan pun dianggap selesai. Dan ditahap ini, negara telah menjadi simbol, bukan lagi rumah.
Sangat mengherankan, kalau wilayah terluar justru luput dari teropong kebijakan. Padahal, wilayah ini (nunukan), sesungguhnya dapat memainkan peran strategis sebagai bagian dari negara Indonesia.
Kecewanya lagi, dalam wacana nasional, kabar tentang daerah perbatasan kerapkali dibicarakan dengan heroik melalui grafik dan presentasi powerpoint yang rapi. Namun eksekusinya, mirip seperti perkataan Bung Rocky: “powerpoint itu tanda tidak punya power dan tidak punya poin”.
Sangat disayangkan, Nunukan, wilayah perbatasan yang seringkali kita gaungkan sebagai kabupaten strategis, ternyata berdiri di atas sistem distribusi kesejahteraan dan keadilan yang rapuh. Maka, layak memang kita mempertanyakan, seberapa siap sebenarnya negara mengelola wilayah yang jauh dari pusat, tetapi dekat dengan kepentingan geopolitik ini ?
Persoalan di Nunukan bukan saja soal desa kehilangan berapa hektare tanah. Tetapi juga persoalan sesungguhnya adalah mengapa kemungkinan kehilangan itu tidak lagi menimbulkan rasa cemas dalam diri warganya?
Dari pelbagai situasi yang telah dikemukakan, kita harus waspada dan segera berbenah. Karena ketika warga telah membayangkan ada kehidupan yang lebih baik di luar negaranya sendiri, maka dapat dipastikan ada sesuatu yang salah dalam cara negaranya hadir untuk warganya.
Sebab itu, nasionalisme di Nunukan, tidak bisa hanya dijaga dengan garis batas di peta, atau dengan jargon NKRI harga mati yang diulang-ulang setiap tahunnya. Nasionalisme di Nunukan, sudah semestinya hidup dari pengalaman sehari-hari warganya – dalam keadilan dan kesejahteraan.
Dan selama masyarakat perbatasan terus merasa tertinggal, selama keadilan pembangunan masih terasa jauh, maka batas negara akan selalu rapuh. Bukan saja karena lemahnya diplomasi, tetapi karena retaknya kepercayaan warganya sendiri.
Dan barangkali, cuitan, komentar, tawa warga yang kehilangan wilayah namun tidak marah itu, adalah tanda paling jujur dari retakan tersebut.***
Penulis : Suriadi (Sekretaris Ansor Nunukan/Mahasiswa Doktoral Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto)
