NUNUKAN, marajanews.id – Angka keluarga prasejahtera di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berangsur turun pada 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan merilis persentase penduduk miskin mencapai 5,20 persen, turun 0,04 poin dengan jumlah penduduk prasejahterah sebanyak 11.999 jiwa.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Achmadin, mengatakan penurunan tersebut menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran statistik.
“ Data ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan.” Kata Iskandar Achmadin, dalam Konfrensi Pers, Selasa (20/10/26) di Kantor BPS Nunukan.
Menurutnya, angka prasejahtera tidak hanya menggambarkan jumlah penduduk yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Ia menjelaskan, Penurunan persentase kemiskinan pada 2026 berlangsung seiring dengan sejumlah kebijakan yang berpotensi menjaga daya beli masyarakat, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan tahun 2026 naik menjadi Rp3.845.251,23 yang berlaku pada 1 Januari 2026 lalu, sehingga dapat mendukung pendapatan pekerja penerima upah minimum.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah pada Februari dan Maret 2026 agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Termasuk pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan jembatan udara ke wilayah perbatasan, Krayan, pada awal tahun 2026 yang diarahkan menjaga akses dan ketersediaan bahan pokok.
Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Melalui pendekatan tersebut, BPS mengukur kondisi ekonomi rumah tangga berdasarkan standar statistik yang berlaku, sehingga perkembangan kemiskinan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.
Penurunan persentase kemiskinan di Nunukan menjadi bahan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok, pendapatan rumah tangga, serta ketersediaan lapangan kerja.
“ Kondisi ini juga perlu dibaca bersama indikator sosial ekonomi lainnya agar gambaran kesejahteraan masyarakat lebih menyeluruh.” Jelasnya.
Karena itu Iskandar Achmadin berharap, Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data BPS untuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Informasi mengenai persebaran penduduk miskin, karakteristik rumah tangga, serta kondisi sosial ekonomi dapat membantu penyusunan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara lebih terarah.
Demikian juga pada Sektor ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti perikanan, pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
Penguatan usaha produktif, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan keterampilan dapat membuka peluang bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
Lebih lanjut dijelaskan, di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Karena Ketersediaan layanan tersebut dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan.
Penurunan angka prasejahterah Kabupaten Nunukan menjadi perkembangan yang perlu diikuti dengan evaluasi secara berkelanjutan.
Data BPS menyediakan landasan statistik bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan berbasis data, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Melalui pemanfaatan data yang akurat dan program yang sesuai dengan kondisi lapangan, penurunan kemiskinan diharapkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Perbaikan kesejahteraan tidak hanya tercermin dari berkurangnya persentase penduduk miskin, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.#m02/bpsnnk
