NUNUKAN, marajanews,id – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi yang terdiri dari HMI, PMII, LMD, FPS, IKAMI, BEM Politeknik, dan GMNI Nunukan menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Nunukan, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 20 tuntutan nasional dan daerah yang harus ditegaskan eksekutif maupun legislatif.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat Polres Nunukan, sejumlah anggota DPRD Nunukan serta perwakilan Pemkab Nunukan turut hadir menerima aspirasi mahasiswa.
Koordinator aksi menegaskan, mahasiswa tidak hanya membawa isu nasional, namun juga mengangkat persoalan lokal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Nunukan.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan serta korban kekerasan aparat lainnya.
Mereka meminta pemerintah pusat dan DPR RI menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghapusan praktik yang mereka sebut sebagai “kejahatan DPR RI”, yang mereka nilai masih banyak anggota legislatif yang terlibat skandal dan merugikan rakyat.
Aliansi mahasiswa juga menyinggung stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset, menurutnya, regulasi itu penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, karna RUU ini sudah lama menggantung, dan rakyat menunggu keseriusan DPR.
Mereka juga meminta partai politik menjatuhkan sanksi tegas kepada kader yang dinilai provokatif atau mengambil keuntungan dari rakyat.
Tuntutan lain adalah reshuffle kabinet serta langkah nyata pemerintah dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat.
Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi sorotan berikutnya, mahasiswa menilai regulasi saat ini masih lemah dan tidak memberi efek jera, dan menekankan transparansi anggaran DPR, termasuk fasilitas dan gaji anggota dewan.
Di sisi lain, mahasiswa mendesak partai politik membuka ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat, karena komunikasi langsung antara parpol dan rakyat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Dalam tuntutan ke-11 hingga ke-14, mahasiswa menyoroti persoalan kebebasan sipil, meminta pembebasan demonstran yang ditahan, moratorium kekerasan aparat, transparansi proses hukum terhadap tindakan represif, serta jaminan militer tidak masuk ke ruang sipil selama krisis demokrasi.
Masalah ekonomi dan tenaga kerja juga menjadi perhatian. Aliansi mahasiswa menuntut evaluasi kebijakan pajak dan UU Cipta Kerja, perlindungan terhadap buruh kontrak, serta dialog bersama serikat buruh terkait upah dan outsourcing.
Di bidang pendidikan, mahasiswa menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia dan mendesak pemerintah memangkas kesenjangan gaji pejabat untuk dialihkan pada kepentingan rakyat.
Kebebasan pers turut mereka angkat sebagai isu penting, Aliansi Mahasiswa mendesak pemerintah dan kepolisian menjelaskan secara terbuka soal dugaan pembungkaman media massa, terkait jaminan hak siar dan siaran langsung agar publik mendapat informasi yang utuh.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyuarakan 14 tuntutan daerah, di antaranya perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan upah buruh lokal, transparansi tata kelola DPRD, dan penyelesaian masalah retribusi listrik di Nunukan.
Tuntutan lain terkait perbaikan layanan kesehatan, pembenahan pelayanan BPN, transparansi kebijakan perpajakan daerah, hingga penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat peredaran narkoba.
Mahasiswa juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, penanganan pelabuhan ilegal, serta penguatan sektor kelautan khususnya rumput laut, Pengembangan perguruan tinggi di Nunukan juga diminta untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Mahasiswa menegaskan, seluruh aspirasi tersebut bukan sekadar seruan, tetapi bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
“Kami minta semua tuntutan ini ditindaklanjuti segera demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas koordinator aksi sebelum menutup demonstrasi dengan doa bersama.***
