NUNUKAN, marajanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyatakan sikap menanggapi 20 tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD, Senin (1/9/25).
Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ir. Arpiah ST, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai seluruh aspirasi mahasiswa yang disampaikan secara terbuka dan tertib. Menurutnya, apa yang dibawa mahasiswa menjadi catatan penting untuk dibahas lebih lanjut bersama lembaga legislatif.
“Terima kasih teman-teman atas penyampaian aspirasi hari ini. Sesuai mekanisme, semua akan kami tindaklanjuti melalui rapat, rekomendasi, serta pengawasan terhadap pemerintah daerah,” kata Arpiah usai menerima perwakilan mahasiswa.
Arpiah menegaskan DPRD siap mendorong lahirnya kebijakan yang pro-rakyat. Menurutnya, sebagian dari tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah diperjuangkan melalui rapat dengar pendapat maupun forum resmi dengan pemerintah daerah.
“Beberapa item yang disampaikan tadi, langkah-langkahnya sudah kami lakukan. Namun tentu aspirasi baru yang muncul akan tetap kami perjuangkan,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD tidak hanya berhenti pada tahap pencatatan aspirasi. Lembaga legislatif berkomitmen untuk mendorong realisasi melalui kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Semua yang disampaikan tidak akan berhenti di depan pintu gerbang kantor ini. Kami akan kawal agar bisa diwujudkan sesuai kebutuhan masyarakat Nunukan,” tegasnya.
Arpiah menambahkan pentingnya menjaga komunikasi berkelanjutan antara DPRD dengan masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa. Menurutnya, aspirasi publik hanya bisa diperjuangkan jika ada sinergi antara rakyat dengan wakilnya di parlemen.
“Komunikasi tidak boleh terputus. Apa yang menjadi keresahan masyarakat akan terus kami dengar dan kami tindak lanjuti,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arpiah juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pendapat. Ia menegaskan bahwa dinamika politik harus berjalan dalam suasana aman dan damai.
“Beda pendapat itu biasa, tapi persatuan harus tetap kita jaga. Kita sama-sama bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerah,” ujarnya.
Menurut Arpiah, mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Karena itu, DPRD menilai aksi penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan harus diapresiasi.
“Selama dilakukan dengan tertib, aspirasi mahasiswa adalah bagian dari upaya memperkuat demokrasi di daerah ini,” jelasnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi sebelumnya menyampaikan 20 tuntutan terkait berbagai persoalan daerah, mulai dari isu pelayanan publik, transparansi anggaran, hingga kebijakan pembangunan.
DPRD berjanji akan membahas tuntutan tersebut dalam rapat internal dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah sebagai bahan rekomendasi. “Insya Allah semua yang dibahas akan menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan,” tutup Arpiah.
Aksi mahasiswa pada hari itu berlangsung damai dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Setelah menyerahkan pernyataan sikap, massa membubarkan diri secara tertib.#m01
