Press "Enter" to skip to content

Target PAD di Sektor Perhubungan Jadi Perhatian DPRD Nunukan

NUNUKAN, marajanews.id – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan menjadi perhatian Komisi I DPRD Nunukan, hal itu dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan yang digelar di kantor DPRD Nunukan, Senin, (25/11/25).

Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan Muhammad Mansur mengatakan sektor perhubungan memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah.

Menurutnya, Dishub perlu menyusun program yang dapat menghasilkan kontribusi untuk PAD, baik dari pengelolaan pelabuhan maupun fasilitas transportasi lainnya.

Mansur berpendapat bahwa Dishub tidak hanya menganggarkan pembangunan, namun juga memikirkan pemasukan dari pengelolaan fasilitas transportasi.

Rapat kerja juga membahas rencana pengelolaan pelabuhan melalui pihak ketiga dengan sistem bagi hasil, komisi I meminta Dishub menyiapkan skema teknis agar target PAD bisa tercapai sesuai proyeksi pada tahun anggaran 2026.

Beberapa infrastruktur seperti dermaga, fasilitas pelabuhan, dan titik layanan transportasi lainnya dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Dishub diminta melakukan inventarisasi aset yang dapat dikelola dengan skema pemanfaatan untuk umum.

Wakil Ketua Komisi I Saddam Husain menilai pengelolaan fasilitas publik harus diseimbangkan dengan kualitas layanan.

Menurutnya, sektor transportasi tidak hanya berorientasi pendapatan tetapi juga kenyamanan pengguna.

Dikesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Nunukan, Munir menyampaikan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen pendukung pengelolaan pelabuhan.

Ia juga memastikan adanya pembahasan lanjutan untuk menentukan lokasi prioritas yang bisa menghasilkan pemasukan daerah.

Selain pembahasan PAD, rapat juga menyinggung pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU), perbaikan pelabuhan Sungai Jepun, serta penyediaan sarana penerbangan berupa lampu pendaratan darurat, dan beberapa program tersebut akan diusulkan dalam rancangan anggaran tahun 2026.

Komisi I meminta Dishub memperkuat data pendukung agar pengajuan anggaran pusat seperti APBN dan dana Bappenas dapat diterima. Penyusunan data ini akan dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan 2026–2027.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi