JAKARTA, marajanews.id – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara hingga 2029.
Hal ini disampaikan dalam agenda RPJMD dan Deklarasi Kolaborasi CSR Kalimantan Utara yang dihadiri Kepala Daerah Se Kaltara dan sejumlah Direksi Perusahaan, Senin (20/4/26) di Lumire Hotel Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Hermanus, S.Sos mengatakan sinergi peran pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan daerah perlu diperkuat, agar hubungan yang terjalin tidak sebatas koordinasi formal, melainkan kemitraan yang mampu menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.
Ia menilai RPJMD menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang dinilai mampu mengarahkan pemanfaatan potensi daerah, termasuk penguatan peran Corporate Social Responsibility (CSR) agar berjalan tepat sasaran dan berkesinambungan.
“Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan, program CSR dapat dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Hermanus dalam pertemuan itu.
Dikesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan pandangan senada terkait kolaborasi lintas sektor, ia menegaskan keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Utara.
“Pertemuan ini mencerminkan kesepahaman bersama dalam membangun komunikasi terbuka dan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha demi kemajuan daerah,” kata Gubernur Kaltara.
Selain itu, Zainal A Paliwang juga memaparkan empat sasaran pembangunan daerah, meliputi peningkatan daya saing ekonomi, perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan, dan pembangunan infrastruktur konektivitas masih menjadi perhatian, terutama pada perbaikan jalan yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedesaan turut menjadi perhatian, mulai dari penyediaan hunian layak, akses air bersih, listrik, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah mengajak pimpinan perusahaan terlibat aktif melalui program CSR serta mendorong pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan sebagai ruang kolaborasi perencanaan pembangunan yang lebih terarah.#m02/prokopim
