JAKARTA, marajanews.id – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Larasati Moriska, mendukung Sistem Analisis dan Pelaporan Aduan (SAPA) UMKM sebagai basis data sekaligus layanan nasional bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.
Menurutnya, satu sistem data yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah masih tersebarnya informasi UMKM di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“ SAPA UMKM berpotensi menjadi tulang punggung kebijakan pemberdayaan usaha kecil ke depan, sebab sistem tersebut dirancang untuk merekam data pelaku usaha secara lebih akurat dan mutakhir.” Kata Larasati dikonfirmasi, Senin (13/7/26) di Jakarta.
Menurutnya dengan data yang valid, pemerintah pusat dapat merumuskan program bantuan, pembiayaan, maupun pendampingan yang lebih tepat sasaran, alih-alih mengandalkan estimasi atau data yang tidak lagi mencerminkan kondisi lapangan.
Kendati demikian, senator asal daerah tersebut menekankan bahwa efektivitas SAPA UMKM tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Ia mendorong agar integrasi data UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ke dalam SAPA UMKM dijadikan kewajiban, bukan sekadar imbauan, mengingat pemerintah daerah selama ini menjadi pihak yang paling dekat dengan pendataan pelaku usaha di lapangan.
“Data UMKM daerah harus wajib diintegrasikan ke SAPA UMKM. Tanpa kewajiban itu, sistem ini hanya akan menjadi basis data sebagian, sementara realitas UMKM yang sesungguhnya jauh lebih luas dan tersebar hingga ke pelosok,” ujar Larasati.
Lebih lanjut, Larasati menegaskan pentingnya sinkronisasi SAPA UMKM dengan sejumlah data lain yang selama ini dikelola terpisah, seperti data perizinan usaha, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), riwayat pelatihan, hingga program bantuan yang digulirkan pemerintah daerah.
Ia memandang, penyatuan data lintas sektor tersebut akan memberikan gambaran utuh mengenai profil dan kebutuhan setiap pelaku usaha, sekaligus mempermudah proses verifikasi bagi pemangku kepentingan terkait.
Sinkronisasi data tersebut, lanjut Larasati, juga menjadi kunci untuk mencegah duplikasi program maupun tumpang tindih penerima manfaat, yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan bagi UMKM.
Karena itu Senator DPD RI ini berharap, dengan basis data yang terpadu dan akuntabel, penyaluran program pemberdayaan UMKM ke depan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di seluruh pelosok negeri.#Adv/m02
