NUNUKAN, marajanews.id — DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah menuntaskan pembangunan akses jalan di Krayan. Kerusakan jalan berulang membuat mobilitas warga, distribusi pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi ikut tersendat.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni menilai pembangunan Jalan Krayan perlu mendapat prioritas dalam perencanaan infrastruktur daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan agar anggaran tidak habis untuk menangani kerusakan pada titik yang sama.
Ia menyoroti alokasi sekitar Rp900 juta dari APBD Nunukan untuk menangani ruas jalan yang sempat terputus di Krayan Selatan, sehingga Ia meminta penanganan tersebut masuk dalam rencana pembangunan lanjutan agar ruas jalan tidak kembali rusak saat menghadapi curah hujan tinggi.
“Pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula dan kita terus mulai dari nol,” ujar Ryan, Jumat (2/10/26).
Menurut Politisi Partai Golkar ini, kondisi jalan menentukan kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian, ketika akses terputus, masyarakat menghadapi biaya angkut lebih tinggi, waktu tempuh lebih lama, serta kesulitan membawa hasil produksi menuju pasar.
Dampaknya juga menyentuh pelayanan dasar, Ia menyebut warga masih menghadapi perjalanan sulit saat membutuhkan layanan kesehatan, dalam kondisi tertentu, pasien bahkan harus ditandu hingga puluhan kilometer menuju fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses transportasi.
Persoalan serupa terjadi pada sektor pertanian. Rian mencontohkan durian merah yang memiliki nilai jual, tetapi sebagian hasil panen sulit terserap pasar karena distribusi terkendala kondisi jalan.
“Masyarakat Krayan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memperoleh pelayanan dan pembangunan,” ungkapnya.
Rian meminta pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat menyatukan perencanaan penanganan jalan sesuai kewenangan masing-masing. Ia juga meminta Dinas PU Perkim dan OPD terkait melibatkan DPRD dalam menentukan ruas prioritas.
“Anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan bertahan lama, bukan seperti meteran SPBU yang terus mulai dari nol,” ujarnya.#m04/Adv
