NUNUKAN, marajanews.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya.
Persetujuan tersebut disertai catatan agar pemerintah daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah serta menjaga mutu pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andre Pratama dalam Rapat parupurna, Kamis (18/9/26) di Kantor DPRD Nunukan.
“ Pemerintah daerah perlu mencari sumber PAD secara kreatif dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.” kata Andre Pratama.
Kebijakan pendapatan harus memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menambah tekanan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penyesuaian belanja modal menjadi Rp 417,94 miliar.dan meminta pemerintah memastikan pengerjaan infrastruktur dasar memenuhi standar kualitas dan selesai sesuai jadwal.
Ketepatan pelaksanaan proyek, menurut fraksi, menentukan kecepatan masyarakat menikmati hasil pembangunan.
Pemerintah daerah perlu mengawal pekerjaan fisik agar anggaran yang terserap menghasilkan infrastruktur yang dapat digunakan dan memberi manfaat bagi warga.
Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan 2026 untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Persetujuan itu menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah.
Fraksi tersebut mengingatkan bahwa anggaran daerah bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas.
Pengelolaan PAD dan belanja modal perlu berjalan searah agar kemampuan keuangan daerah mendukung kesejahteraan warga Nunukan.#Adv
