NUNUKAN, marajanews.id – Ketersediaan asrama dan pemerataan beasiswa mahasiswa asal Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan. Forum Mahasiswa Demokrasi menyampaikan delapan tuntutan di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (3/9/2026), mendesak perbaikan fasilitas tempat tinggal dan akses bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kuliah di dalam maupun luar daerah.
Keterbatasan asrama berpotensi menambah beban biaya hidup selama menempuh pendidikan tinggi. Forum Mahasiswa Demokrasi meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan menyediakan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau serta menjamin transparansi pengelolaannya.
Persoalan asrama mencakup tiga tuntutan pertama. Mahasiswa mendesak Pemkab Nunukan menambah fasilitas asrama di kota tujuan studi, memperjelas status hukum dan mekanisme pengelolaan asrama yang tersedia, serta membuka informasi kapasitas tampung dan kriteria penerimaan penghuni.
Forum Mahasiswa Demokrasi juga meminta pemerintah menyusun jadwal penambahan asrama berdasarkan persebaran mahasiswa asal Nunukan. Rencana tersebut diharapkan memberikan kepastian penyediaan hunian bagi mahasiswa di daerah tujuan studi.
Pada sektor bantuan pendidikan, mahasiswa mendesak penambahan kuota dan besaran beasiswa sesuai kebutuhan serta jumlah calon penerima yang memenuhi syarat. Pemerataan penyaluran juga menjadi tuntutan, tanpa membedakan kecamatan asal, jalur seleksi, maupun perguruan tinggi tujuan. Ketimpangan akses beasiswa turut menjadi sasaran evaluasi.
Selain itu, mahasiswa meminta DPRD Nunukan mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program asrama dan beasiswa setiap tahun. Evaluasi menyeluruh terhadap program yang berjalan juga perlu melibatkan perwakilan mahasiswa. Tuntutan kedelapan menyasar keterbukaan data penerima beasiswa Harapan Energi Baru agar publik dapat mengawasi ketepatan penyalurannya.
Anggota DPRD Nunukan Andi Yakub, Andi Fajrul Syam, Ramsah, dan Muhammad Mansur menerima aspirasi tersebut. DPRD telah menghubungi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membahas tuntutan mahasiswa, tetapi belum memperoleh tanggapan. Kondisi itu membuat DPRD menjadwalkan ulang pertemuan pada Jumat (4/9/2026).
Pertemuan lanjutan tersebut dijadwalkan untuk menghadirkan instansi yang membidangi asrama dan beasiswa. Agenda itu diharapkan menghasilkan kejelasan mengenai kebijakan, penganggaran, dan evaluasi program pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Nunukan.#Adv
