NUNUKAN – Bupati kabupaten Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, SE MM membuka kegiatan Workshop Sistem Infprmasi Desa (SID) yang digelar APDESI Nunukan, Kamis (8/4) di Emerald Ballroom Laura Hotel Jalan Ahmad Yani Nunukan.
Dalam sambutannya Bupati Nunukan menyampaikan Perhatian Pemerintah kepada masyarakat pedesaan dalam satu dekade ini bisa dirasakan dan hal tersebut menjadi kebijakan pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintaha daerah.
Perhatian ini mejadi langkah yang tidak terpisahkan dari grand desain pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, peraturan menteri pedesaan, PDT, dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun ini mewajibkan bahwa Laporan Prioritas penggunaan dana desa harus disampaikan secara digital ke kementrian desa, PDT, dan transmigrasi.
“ Melihat regulasi itu selayaknya kita menyikapinya dengan terus berbenah menyesuaikan diri dan memahami sistem informasi desa sehingga transparansi penggunaan dana desa dapat terwujud,” kata Laura menyampaikan sambutan.
Bupati Nunukan berharap agar pelatihan yang dihadiri sebanyak 40 peserta dari masing masing desa di Kabupaten Nunukan ini lebih serius mengikuti materi, karna bukan hanya pemahaman Aplikasi Sistem Informasi Desa yang dijabarkan dalam pelatiahn tersebut, melainkan materi Sustainable Development Goals (SDGs) yang dapat menjadi rujukan dalam menciptakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
“ Harapan kita adalah kiranya pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Nunukan dapat terus meningkat dari sisi akuntabilitasnya,” kata Laura.
Tahun ini sebanyak 232 Desa di Kabupaten Nunukan mengelola anggaran mencapai Rp 193 Milyar, tentunya memerlukan pertanggungjawaban dengan baik.
Meski pada lima tahun berturut turt Nunukan meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabiltas baik, namun hal ini tidak membuat aparatur desa lengah terhadap sistem pelaporan penggunan anggaran pedesaan.
“ Apa yang kita raih itu tidaklah mudah, perlu komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk juga pengelolaan dana desa yang turut menyumbangkan perannya dalam penilaian Opini WTP,” lanjutnya.
Karena itu menurutnya, Pelaporan yang baik dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa selama ini menjadi salah satu instrument penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
” Terimakasih, Saya mengapresiasi segenap pendamping desa, kepala desa beserta perangkat desa atas komitmennya memenuhi kaidah dan unsur unsur pelaporan sesuai standar regulasi yang ada,” kata Laurah.
Terkait dengan Workshop SID yang nantinya disampaikan pemateri, Laura berharap agar dapat mwmberikan pemahaman maksimal kepada para peserta dan membuka ruang diskusi seluas luasnya sehingga Aplikasi yang diperkenalkan ini dapat dipahami.
” Atas kegiatan ini saya juga mengapreasiasi DPC. APDESI Nunukan, karna kegiatan ini merupakan komitmen bersama Pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman terhadap regulasi yang ada selama ini,” tambahnya. #Adv
