NUNUKAN, marajanews.id – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa dihadiri Sekretaris Daerah, Serfianus S.IP serta Anggota DPRD, Forkopimda dan Para Kepala OPD Kabupaten Nunukan, Senin (10/7/23).
Pandangan Umum Fraksi Hanura.
Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi – Fraksi DPRD Nunukan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan yang tentunya akan menjadi catatan strategis terhadap pembangunan.
Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura, Fraksi ini menyoroti realisasi belanja modal serapannya belum maksimal.
Selain itu, Fraksi Hanura juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah terkait layanan masyarakat di RSUD Nunukan yaitu, penambahan atau renovasi ruang tunggu yang tidak dapat lagi menampung jumlah antrian pasien.
“ Seperti terlihat diruang loket sudah tidak layak menampung antrian sehingga perlu penambahan atau renovasi ruangan klaster pasien yang berbeda jenis penyakit, mohon hal tersebut diperhatikan,” kata Juru Bicara Fraksi Hanura, Hj Nikmah.
Melihat kondisi PAD Nunukan hanya mencapai Rp 106 Milyar lebih atau 81,11 persen, Fraksi hanura mendorong dan memotifasi agar pemerintah daerah optimis terhadap target PAD seiring dengan membaiknya Ekonomi Nunukan.
Dalam hal ini pemerintah daerah perlu upaya maksimal, inovatif dan kreatif dalam intensifikasi dan ektensifikasi potensi dan tata kelola Sumber PAD agar kedepan menunjukkan kemandirian keuangan daerah.
Pandangan Umum Fraksi Demokrat
Fraksi yang diketuai Gat S.Pd ini menegaskan bahwa secara Umum pelaksanaan APBD 2022, namun ada sejumlah sektor perlu mendapatkan perhatian, penekanan dan sentuhan khusus agar maksimal.
Pada sektor pelaku usaha, Fraksi Demokrat menilai UMKM merupakan sektor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“ Sebagaiaman kita ketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan dewasa ini, angka terbesar dari sektor pertambangan dan perkebunan, sementara tidak semua masyarakat bisa mengakses ini, artinya angka pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kondisi real dilapangan,” kata Robinson Totong menyampaikan pemandangan umum Fraksi Demokrat.
Selain itu, Bidang Pendidikan belakangan ini bertumpu pada pembangunan fisik, sementara paradigm pendidikan di Nunukan belum berubah ke Merdeka Belajar.
Hal ini berarti bukan lagi pembangunan fisik, melainkan peningkatan kemampuan SDM tenaga pendidik, guru tidak lagi menjadi gudang ilmu namun mereka sebagai fasilitator.
“ Memfasilitasi, mengarahkan peserta didik untuk mengetahui objek ilmu secara mandiri,” lanjutnya.
Karena itu, menurut Fraksi Demokrat, alat atau perangkat pembelajaran sudah harus memadai dan SDM Guru menjadi variable utama dalam proses belajar mengajar.
Begitu juga dengan pembangunan di bidang kesehatan, Fraksi demokrat berpendapat bahwa, masih banyak pekerjaan yang mebutuhkan pembenahan di bidang ini, dari tenaga medis yang masih terbatas, kualitas pelayanan hingga Infrastruktur rumah sakit.
Didaerah Perbatasan khususnya dapil 4 Nunukan, tenaga medis seperti dokter, perawat dan bidan masih kurang, kemudian adanya pemutusan jaringan PLN di RSUD beberapa bulan lalu, merupakan gambaran bahwa managemen kelola RSUD tidak baik baik saja.
Karena itu perlu pembenahan yakni pengelolaan RSUD tidak sebatas memenuhi kewajiban pelayanan dasar, namun harus bertumpu pada kualitas pelayanan yang terus meningkat.
“ Kita harus memastikan dan menjadikan target bahwa setiap masyarakat Nunukan layanan kesehatan harus terpenuhi, bayangkan jika masyarakat lapisan bawah berobat keluar daerah berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan, yang seharusnya masuk ke PAD kita,” tuturnya.
Pandangan Umum Fraksi PPN
Melalui pemandangan umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN), Fraksi ini meminta penjelasan pemerintah daerah terkait realisasi PAD mengalami penurunan dari target sebelumnya.
Selain itu Fraksi PPN meminta pemerintah daerah untuk rasional dalam proses perencanaan menggali potensi pendapatan daerah baik belanja barang maupun belanja modal.
Fraksi PPN juga menyarankan pemerintah daerah bahwa dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi ekonomi yang perlu di kembangkan.
“ Kami mengharapkan agar kiranya lebih giat dalam menggali potensi PAD,” kata Hendrawan.
Pandangan Umum Fraksi GKP
Fraksi Gerakan Karya Pembangunan menilai ada penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa realisasi PAD cenderung fluktiatif.
Karena itu Fraksi GKP meminta komitmen bupati Nunukan untuk terus menigkatkan PAD melalui usulan program, kajian maupun rancangan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan kongkrit sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Nunukan.
“ Agar opini WTP yang diterima pemerintah Daerah berkolerasi linier dengan peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Siti Raudah Arsyad, ST menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi GKP.#Adv.
