NUNUKAN – Kisruh Pembangunan Puskesmas Lapri di Kecamatan Sebatik Utara akhirnya selesai, penjelasan secara gamblang oleh Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, dr. Mainstar Tololiu, diterima anggota DPRD Nunukan dan dianggap clear, melalui rapat gabungan komisi, Kamis (18/06) diruang rapat Ambalat I Kantor DPRD Nunukan.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Mainstar Tololiu mejelaskan pembangunan puskesmas tersebut, berdasarkan hasil rumusan musrenbang, yang tentunya bukan hanya Sebatik, namun sarana dan prasarana kesehatan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan juga masuk daftar pengajuan penambahan fasilitas medis di Kementrian Kesehatan RI yang diajukan pada 2019 tahun lalu.
Namun, setelah pihaknya mengusulkan program kegiatan tersebut, nama kecamatan Sebatik terpilih dan mendapatkan pertsetujuan Kemenkes RI, karena Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga ini, masuk dalam kriteria wilayah kepulauan terluar Indonesia, sehingga layak menerima penambahan infrastruktur kesehatan yang diusulkan tahun lalu, melalui program Afirmasi.
Lebih lanjut disampaikan, Tololiu, Dinkes Nunukan kemudian mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan puskesmas itu sementara anggaran program afirmasi sudah tersedia dan harus direalisasikan sebelum memasuki tahun anggaran baru.
“ Anggaran sudah tersedia, kami bingung karena belum menemukan area yang tepat untuk merealisasikan anggaran, kami terus mencari lokasi hingga ada yang menghibahkan lahan pembangunan puskesmas itu, kemudian kami terus memperjuangkan kegiatan ini dengan meregistrasikan puskesmas Lapri di Kementrian Kesehatan, dan itu diterima,” kata Tololiu.
Akhirnya, Dinkes Nunukan mengkonsultasikan hal ini ke Bappeda Nunukan, dan direstui untuk tetap melanjutkan program kegiatan tersebut ke Kementrian Kesehatan, namun berjalan waktu, Kemenkes terus mendesak hingga program Afirmasi itu terbit diakhir bulan desember.
“ Jadi kita tidak ada lagi kesempatan untuk membahas di legislatif dan memang dari pusat sudah katakan anggaran ini tidak boleh dibahas tidak boleh dipindahkan, kalau ini tidak sesuai dengan arahan kami maka kami tarik, intinya diterima atau ditolak,” ungkapnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia menambahkan, Program Afirmasi itu sudah Dinkes terima sejak tahun 2017. Program Afirmasi ini, menurutnya untuk daerah terluar, perbatasan dan kepulauan, salah satunya Sebatik, yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Pada awal tahun 2017 Kabupaten Nunukan mendapatkan dana Afirmasi untuk 7 Puskesmas yang tersebar didaerah perbatasan, pada 2018 Program Afirmasi kembali dicanangkan di Kabupaten Nunukan dan memasuki tahun 2020 ini, Pemerintah Daerah kembali mendapatkan satu program afirmasi, khusus untuk puskesmas Lapri.
“ Karena Pertimbangan dari Kemenkes RI, katanya di Sebatik sudah semua mendapatkan dana DAK terkecuali puskesmas Lapri dan kebetulan ada dari instruksi dirjen kementrian kita harus membangun puskesmas di perbatasan dengan type Prototipe.” terangnya.
Namun saat itu, Lanjut Hj Miskia, di Kecamatan Sebatik belum ada pembangunan puskesmas dengan type percontohan.
Sejak 2017 silam, Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Tipe Prototipe, namun program tersebut lambat ditetapkan, akhirnya Dinkes mengajukan rehab puskesmas dan dapat ditoleransi Kemenkes RI.
“ itupun setelah selesai, kami dapat teguran dari Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan standar Puskesmas type prototipe, tapi karena kita tidak punya lahan akhirnya Puskesmas kita Rehab.” Kata Sekretaris Dinkes ini.
Akhir tahun 2019 dan memasuki tahun anggaran baru 2020, Pemerintah Pusat menginginkan bangunan murni prototipe yang sudah dilokuskan tempatnya, dan di tahun yang sama, Puskesmas Lapri pun telah memegang Surat Keputusan (SK) Presiden dan termasuk salah satu lokasi yang memenuhi kriteria Program Afirmasi.
Dinkes Nunukan kembali mencoba mengajukan usulan rehab seperti pada tahun 2017, namun Kementrian Kesehatan mengatakan harus lokasi baru yang mudah masyarakat jangkau.
Meskipun Dinkes Nunukan mengkoordinasikan bahwa survey yang dilakukannya bahwa masyarakat lebih memilih Puskesmas Sungai Nyamuk dengan Aji Kuning, namun Kemenkes RI tetap kukuh untuk Puskesmas Lapri.
Karena, menurut Kemenkes RI, tersisa satu puskesmas di Nunukan yang belum mendapatkan Program Afirmasi, dan harus membangun puskesmas tipe prototipe dan jika kesempatan terakhir ini ditolak atau diabaikan, maka akan mempengaruhi anggaran regular lainnya, seperti bantuan alat-alat kesehatan dan infrastruktur kesehatan lainnya.
“ Di Kemetrian Kesehatan Nunukan itu menjadi perhatian, yang mendapatkan program afirmasi tahun ini hanya nunukan, sementara di daerah lain di kaltara sudah tidak ada,” jelas Hj Miskia.#Fik
