Press "Enter" to skip to content

Lawan Covid 19, Solusi Jelang PSBB Antisipasi Bapok Masyarakat Nunukan

NUNUKAN – Sebagian daerah di Indonesia sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan ada yang kemudian menutup akses transportasi untuk menjaga wilayahnya demi mencegah  keluar masuknya orang dan distribusi barang yang bisa menjadi pemicu penyebaran pandemik corona 19.

Bagaimana dengan Kabupaten Nunukan pasca Malaysia Lockdown?, sementara ketergantungan bahan pokok dari negara tetangga itu, cukup besar.

Alternatif lain untuk kebutuhan pokok itu bisa terdistribusi dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, pertanyaannya, bagaimana jika kedua kepulauan tersebut juga memberlakukan PSBB dengan skema, jalur transportasi laut dan udara tertutup.

Kasman Karim, SE, Presidium KAHMI Nunukan.

Menurut Kasman Karim SE, Pemerintah Daerah perlu memikirkan hal ini, solusinya adalah koordinasi dengan sejumlah daerah terkait skema PSBB yang tentunya dapat berdampak terhadap distribusi barang jika akses perhubungan laut tersebut terputus.

“Pemerintah Daerah harus segera merespon rencana pemberlakuan PSBB itu, kebutuhan pangan masyarakat Nunukan tersedia atau tidak, kalau pemerintah tidak segera antisipasi ini, yang dikhawatirkan adalah angka kriminalitas bertambah.” kata Kasman, pada Kamis (16/04) di Nunukan.

Sebagai wilayah kepulauan, lanjutnya, Nunukan punya interkoneksi dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah berupaya mendistribusikan stock pangan dengan cara memanfaatkan fasilitas transportasi laut dan udara dengan kapasitas kebutuhan pokok yang dibutuhkan hingga idul fitri.

“ Pemerintah menyediakan kebutuhan untuk 14 hari kedepan artinya Perusda kan bisa direkomendasikan untuk itu atau Kadin, Pemerintah menyuntikkan anggaran ke Perusda atau Kadin mengadakan semua kebutuhan pokok hingga hari lebaran, jangan sampai PSBB itu diperpanjang, melihat kondisi persebaran pandemi covid 19 ini semakin meningkat.” tambahnya.

Alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, mengatakan, pemerintah juga perlu mendorong UKM untuk memproduksi kebutuhan pokok meskipun kualitas produksinya tidak setara dengan pabrikan.

Ia mencontohkan beberapa daerah menggelar program tersebut, seperti Pemerintah DKI dan NTB mendorong UKM lokal, mengolah dan mengadakan kebutuhan pokok, diantaranya minyak goreng, gula serta kebutuhan lainnya.

Disamping itu, Disperindag memiliki data kebutuhan pokok dan menekan laju kenaikan harga, menurutnya, dengan pendapatan masyarakat sudah berkurang, namun kemudian kenaikan harga terlalu tinggi akibatnya adalah daya beli masyarakat semakin menurun.

“ Pemerintah harus segera mangadakan ketersediaan kebutuhan pokok itu, melalui Kadin atau perusda, tapi dengan ketentuan, kadin atau perusda tidak ikut menjual, hanya mendistribusikan barang, supaya pedagang tetap beraktifitas dengan catatan tidak boleh menaikkan harga melebihi dari standar harga yang ditentukan dari Kadin atau pemerintah.”

Pandemik Covid 19 tidak bisa diprediksi, laju persebarannya masih cukup tinggi. Di Nunukan, angka positif meningkat dari empat menjadi sembilan, karena itu sebagai warga Nunukan, Kasman berharap agar masyarakat patuh, peduli, waspada, dan mengikuti semua himbauan pemerintah terkait dengan mengatasi penyebaran Covid 19.

Sisi positif menjadi hal utama dari dampak pandemik ini, masyarakat tetap optimis bahwa virus ini segera berakhir, dan kehidupan kembali normal walaupun tingkat aktifitas dan pendapatan berkurang, namun hubungan di kekeluargaan semakin dekat.

“ Kemudian, saatnya masyarakat belajar tentang pola hidup bersih, dengan kondisi ini masyarakat harus sadar bahwa ternyata kesehatan itu penting.” tutup warga Nunukan ini.#RMD

Bagikan :

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes