NUNUKAN, marajanews.id — Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) RI menunjukkan perhatian serius terhadap percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Pancang di Pulau Sebatik.
Hal ini mencuat setelah Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, S.Kep, Ns., menulis opini berjudul “PLBN Sebatik Butuh Perhatian” di harian Kompas pada 22 April 2025.
Tulisan itu menyikapi percepatan pengoperasian PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Sebagai tindak lanjut, KSP mengundang Andi Yakub, sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Operasionalisasi PLBN Sebatik yang akan digelar pada 14 Mei 2025 di Jakarta.
Rapat ini dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, Plt. Deputi I KSP, akan membahas langkah-langkah strategis percepatan pengoperasian PLBN serta penanganan wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Yakub menyambut baik undangan ini, ia menilai bahwa hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat perbatasan.
Fraksi PKS PDRD Nunukan ini menegaskan, percepatan operasionalisasi PLBN bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kehadiran negara pada wilayah terluar di Indonesia.
Meskipun PLBN Sei Pancang telah dibangun sejak beberapa tahun lalu, hingga kini belum beroperasi, hal ini menghambat potensi pengembangan ekonomi legal dan pengawasan lintas batas yang efektif.
“ Dalam rapat nanti saya akan menyampaikan gambaran faktual terkait tantangan di lapangan, seperti maraknya perdagangan ilegal dan penyelundupan barang terlarang yang merugikan masyarakat dan negara. Saya juga akan mengusulkan penguatan skema perdagangan lintas batas yang adil dan aman.” kata Andi Yakub. Jumat (9/5/25).
Ditambahkannya, Pemerintah pusat melalui KSP juga menegaskan untuk mempercepat proses aktivasi PLBN Sei Pancang agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan.
Undangan kepada Andi Yakub sebagai wakil masyarakat perbatasan menjadi bukti bahwa aspirasi daerah yang disampaikan secara serius dan berbasis data dapat menembus perhatian pusat dan mendorong perubahan kebijakan.
Percepatan operasionalisasi PLBN Sebatik, diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, seperti menumbuhkan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, Efektifitas pengawasan lintas batas, dan kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia semakin kuat.
