NUNUKAN, marajanews.id – Menjelang genap satu tahun masa jabatan Bupati Nunukan, mengarahkan perhatian pada arah pembangunan daerah, terutama di kawasan perbatasan pedalaman Kabupaten Nunukan.
Evaluasi kinerja pemerintahan dinilai perlu berlangsung jujur dan terbuka, mengingat kawasan terluar tersebut merepresentasikan wajah negara di tapal batas.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Nunukan, Andi Baso, mengatakan, kondisi perbatasan pedalaman menjadi indikator paling terang dalam membaca capaian pemerintah daerah.
Menurutnya, perbatasan bukan hanya berbicara kondisi geografis, namun juga menggambarkan beranda negara yang memperlihatkan sejauh mana kebijakan berpihak kepada masyarakat.
“Perbatasan pedalaman tidak boleh terus menjadi narasi pinggiran, di sanalah keberanian politik pemerintah daerah diuji, Jika pembangunan belum menyentuh masyarakat, maka evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Andi Baso, Kamis (19/2/26).
Mantan Ketua BEM Politeknik Negeri Nunukan ini, mengaku bahwa sejumlah kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, hal ini tidak dapat terus dijadikan alasan atas ketimpangan pembangunan.
Pemerintah daerah, menurut dia, tetap memegang peran besar dalam memperjuangkan anggaran dan program lintas tingkat pemerintahan.
“Kepemimpinan daerah terlihat ketika mampu memperjuangkan kepentingan rakyat meski kewenangan terbatas. Perbatasan pedalaman akan menjadi barometer paling jujur, apakah pemerintah hadir memperjuangkan yang tertinggal atau sekadar mengelola yang sudah berjalan,” ujar Andi Baso.
Sikap dan Pandangan HMI Cabang Nunukan
- Wilayah perbatasan pedalaman harus menjadi prioritas strategis pembangunan daerah, bukan sekadar wacana atau agenda pelengkap menjelang momentum politik.
- Eksekutif daerah dituntut menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan berani, tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi memimpin perjuangan politik anggaran, program, dan kebijakan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi secara konsisten dan terukur.
- DPRD Kabupaten Nunukan memikul tanggung jawab politik yang tidak terpisahkan, khususnya dalam memastikan fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi benar-benar berpihak pada percepatan pembangunan wilayah perbatasan pedalaman.
- Ketimpangan pembangunan yang terus berulang berpotensi menjadi beban politik jangka panjang, karena dapat melahirkan ketidakpuasan publik, menurunnya kepercayaan terhadap institusi daerah, serta melemahnya rasa kehadiran negara di wilayah perbatasan.
- HMI Cabang Nunukan menegaskan posisinya sebagai kekuatan sosial yang independen dan kritis, siap mendukung setiap langkah nyata pemerintah daerah yang berpihak pada pemerataan pembangunan, sekaligus mengingatkan ketika komitmen tersebut mulai bergeser dari kepentingan rakyat.
Terkait hal ini Ketua Umum HMI Cabang Nunukan ini menilai menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati Nunukan, tidak ada lagi ruang untuk berlindung di balik alasan kewenangan.
Wilayah perbatasan pedalaman akan menjadi barometer paling jujur keberanian politik pemerintah daerah dan DPRD, apakah kepemimpinan benar-benar hadir untuk memperjuangkan yang tertinggal, atau justru nyaman mengelola yang sudah berjalan.
Sejarah tidak akan mencatat seberapa banyak alasan administratif yang disampaikan, tetapi akan mengingat siapa yang memilih memperjuangkan rakyat perbatasan, dan siapa yang memilih diam dalam kekuasaan.#m03
