NUNUKAN, marajanews.id – Bupati Kabupaten Nunukan, H. Irwan Sabri, SE meminta Bankaltimtara mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat menurunnya alokasi Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah .
Menurutnya, bank pembangunan daerah tidak hanya menjalankan layanan perbankan, namun juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui dukungan pembiayaan usaha, penguatan sektor produktif, serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
“Bank daerah harus mampu berkembang lebih cepat dan hadir sebagai penggerak ekonomi yang mandiri, sehingga pembangunan di daerah tetap berjalan meskipun dukungan fiskal dari pusat mengalami penurunan,” kata Irwan Sabri dalam acara RUPS Bankkaltimtara, Kamis (5/3/26) lalu di Harum Resort Balikpapan Kaltim.
Disampaikannya, bahwa tantangan fiskal daerah yang kian menuntut lembaga perbankan daerah tampil lebih progresif dalam menghadirkan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha dan sektor produktif.
Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud selaku pemegang saham pengendali dan dihadiri Gubernur Kalimantan Utara serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Dalam rapat itu, kepala daerah sepakat agar Bankaltimtara meningkatkan kinerja, memperluas layanan, serta memperkuat inovasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.
Dikesempatan itu, Bupati Nunukan juga mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan seiring dengan tren penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah sehingga peran bank daerah sangat strategis mendukung pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
“Kita sepakat bahwa BPD harus mampu berkembang lebih cepat, kebutuhan pembangunan daerah semakin besar, sementara di sisi lain TKD mengalami penurunan, Bank daerah harus menjadi motor penggerak ekonomi yang mandiri,” tambahnya.
TKD Menurun – Kebijakan Fiskal Nasional
Penurunan TKD disebabkan karena kebijakan Fiskal Nasional yang menyasar perubahan prioritas belanja APBN, pengalihan sebagian program pembangunan menjadi belanja langsung Kementerian, penyesuaian formula pembagian dana dan daerah didorong untuk meningkatkan PAD.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan baru atau memperkuat sektor ekonomi lokal sehingga tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat.
Secara struktur, TKD menjadi sumber utama pendapatan sejumlah kbupaten / Kota di Indonesia, yang proporsinya bahkan bisa mencapai lebih dari setengah total APBD, tujuannya untuk memperkecil kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan merata.
Karena itu, melalui agenda RUPS Bankaltimtara, kepala kepala daerah meminta agar perbankan daerah terus meningkatkan kinerja, memperluas kontribusi terhadap pembangunan daerah, serta memberikan layanan perbankan yang semakin modern dan kompetitif untuk mengimbangi dampak kebijakan fiskal nasional terhadap Pembangunan ekonomi masyarakat.#prokopimnnk
