BULUNGAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memperkuat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah melalui penandatanganan Nota Kepahaman (MoU) dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara di Kantor Perwakilan BPKP Kalimantan Utara, Tanjung Selor, baru-baru ini.
Penandatanganan nota kepahaman dilakukan oleh BupatiBulungan, Syarwani, dan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Utara, Sindu Senjaya Aji. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Risdianto, beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek penguatan tata kelola pemerintahan, mulai dari pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), hingga peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah.
Dalam sambutannya, Syarwani menegaskan bahwa kemitraan dengan BPKP menjadi langkah strategis untuk mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.
Bupati Bulungan, Syarwani, menjelaskan kerja sama tersebut diharapkan memperkuat sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan, khususnya dalam tata kelola yang ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan agar menjadi lebih baik melalui kerja sama yang kita laksanakan,” katanya.
Menurut Syarwani, salah satu fokus penting dalam kerja sama tersebut adalah penguatan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. la menilai pengelolaan aset pemerintah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial bagi masyarakat, termasuk pembinaan atlet dan pengembangan olahraga daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berharap memperoleh pendampingan dalam penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja seperti SAKIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Syarwani menjelaskan melalui nota kepahaman tersebut pemerintah daerah berharap mendapatkan panduan agar penyusunan SAKIP, LPPD, dan LKPJ dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Kami berharap melalui MoU ini kami dipandu supaya bisa menyusun SAKIP, LPPD maupun LKPJ yang benar-benar sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan,” ujarnya.
Kerja sama juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek strategis daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperbaiki tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).
Pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini memiliki sejumlah BUMD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sekaligus mendukung pelayanan publik.
Di bidang pengawasan, Syarwani menilai pendampingan BPKP akan membantu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, termasuk dalam penerapan manajemen risiko dan pencegahan berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan masih terdapat sejumlah rekomendasi dan laporan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah. Karena itu, keberadaan BPKP dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi perbaikan yang telah disusun pemerintah daerah.
“Dengan adanya MoU ini kami sangat terbantu dan akan menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Bulungan berharap kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.#Advdkispblngn
