NUNUKAN, marajanews.id – Tekanan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memaksa pemerintah lebih selektif menentukan prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan tersebut, Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Nunukan agar tidak berhenti sebagai daftar usulan dalam agenda reses.
Komitmen itu disampaikan Nasir saat menggelar reses perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/26) sore. Sekitar 100 warga menghadiri pertemuan tersebut. Kegiatan itu menjadi titik pertama dari lima lokasi reses yang dijadwalkan untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, Nasir menerima sejumlah usulan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar. Masyarakat meminta bantuan pembangunan dan perbaikan masjid serta gereja, pengadaan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, dukungan sarana dan prasarana UMKM, pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Beragam usulan tersebut menggambarkan persoalan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Warga mengharapkan akses jalan yang memadai untuk menunjang kegiatan pertanian, fasilitas air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, serta dukungan permodalan dan sarana usaha agar UMKM mampu berkembang. Nasir menilai pemerintah perlu melihat setiap usulan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, mereka berharap aktivitas pertanian dan ekonomi semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, ada kebutuhan air bersih yang harus kita perjuangkan,” kata Nasir.
Di hadapan warga, Nasir memaparkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara yang tengah menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan anggaran. Dia mengingatkan bahwa realisasi pembangunan juga bergantung pada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena itu, tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara, Nasir akan mengelompokkan seluruh aspirasi berdasarkan skala kebutuhan, urgensi, dan kewenangan pemerintahan. Usulan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan dibawa ke pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Sementara kebutuhan yang masuk kewenangan Kabupaten Nunukan akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten agar memperoleh penanganan sesuai kapasitas anggaran masing-masing.
Nasir menegaskan, pemetaan kewenangan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai jalur pengusulan pembangunan. “Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” ujarnya. Dia berharap proses penjaringan aspirasi tersebut menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga Nunukan.#Adv
