Press "Enter" to skip to content

Bahas UMP Kaltara 2027, Pemprov Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

NUNUKAN, marajanews.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai merumuskan kebijakan upah minimum 2027.

Pemerintah menegaskan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani keberlangsungan dunia usaha.

Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/26).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, memimpin rapat mewakili gubernur dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan tenaga ahli.

Denny menegaskan, kebijakan pengupahan harus mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus memperhitungkan kemampuan perusahaan.

Pemerintah juga perlu menjaga produktivitas tenaga kerja dan iklim investasi agar kenaikan upah tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan usaha di Kaltara.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

Dalam pembahasan UMP dan UMSP 2027, Dewan Pengupahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Penghitungan upah mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau Alfa. Denny meminta seluruh indikator menggunakan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan nilai Alfa juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak, kondisi ketenagakerjaan, serta keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.

Denny meminta Dewan Pengupahan memastikan seluruh tahapan penetapan upah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia juga mendorong hasil pembahasan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, serta menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.

Rapat tersebut turut dihadiri Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara Sanusi, Plt Kepala Disnakertrans Kaltara Asnawi, jajaran Apindo, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh se-Kaltara.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi