Press "Enter" to skip to content

Muhammad Nasir: Ranperda Koperasi Kaltara Harus Beri Kemudahan bagi Pelaku Usaha

Ranperda juga mengatur layanan bantuan serta pendampingan hukum agar pelaku usaha memiliki perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Nasir meminta seluruh substansi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ranperda ini harus memberikan kemudahan bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Jangan sampai hanya menjadi aturan di atas kertas. Pemerintah daerah harus memiliki landasan yang jelas untuk memperluas akses usaha, memberikan perlindungan, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Nasir.

Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., mengatakan pihaknya akan menelaah seluruh rekomendasi Kemendagri bersama anggota Pansus dan komisi terkait.

Penyempurnaan juga harus memastikan setiap ketentuan sesuai kewenangan pemerintah daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pansus II menargetkan pembahasan selesai sebelum Ranperda dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026.

Jika disahkan, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan koperasi dan usaha kecil melalui akses permodalan, fasilitas produksi, kemudahan perizinan, serta perlindungan hukum.#Adv

Bagikan :

Pages: 1 2

error: Hubungi Redaksi