NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Nunukan, kembali mengelar Rapat Paripurna, setelah Pemerintah Daerah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi, terkait Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Nunukan Tahun Anggaran 2019. Kini giliran pemerintah daerah menjawab pertanyaan, saran dan masukan anggota legislatif yang disampaikan pada rapat paripurna kemarin.
Melalui rapat paripurna itu, Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin SH, mewakili Bupati Kabupaten Nunukan, mengatakan, dari pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Nunukan, menurutnya memiliki substansi yang sama, sehingga dipandang perlu menjawab dalam satu penjelasan secara sistematis melalui rapat paripurna ke 5 masa Sidang III, Selasa (30/06).
“ Yang pertama kepada Faksi Partai Hanura , kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah, untuk itu pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib efekif dan efisien, akuntabel dan transparan, Insya Allah opini WTP pada tahun mendatang, pemerintah daerah pertahankan. ” Kata Muhamad Amin, menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Hanura.
Terkait realisasi pendapatan daerah yang belum maksimal, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimaksud khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga realisasinya, sesuai yang diharapkan seluruh komponen masyarakat.
Menjawab pemandangan umum fraksi Demokrat, terkait realisasi program kegiatan, menurut pemerintah daerah ada ketidaksesuaian antara realisasi transfer dengan alokasi keuangan, sehingga yang dibayarkan hanya sebesar 40 persen.
Demikian juga terhadap penyelesaian hutang aset tetap, Pemerintah Daerah akan memprioritaskan program ini, namun pembayarannya juga memelukan penyesuaian kondisi keuangan daerah.
“ Fraksi Demokrat telah memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD, atas apresiasi tersebut kami ucapkan terimakasih,” lanjutnya.
Pages: 1 2
