Press "Enter" to skip to content

Jawaban Pemkab Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten  Nunukan, kembali mengelar Rapat Paripurna, setelah Pemerintah Daerah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi, terkait Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Nunukan Tahun Anggaran 2019. Kini giliran pemerintah daerah menjawab pertanyaan, saran dan masukan anggota legislatif yang disampaikan pada rapat paripurna kemarin.

Melalui rapat paripurna itu, Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Amin SH, mewakili Bupati Kabupaten Nunukan, mengatakan, dari pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Nunukan, menurutnya memiliki substansi yang sama, sehingga dipandang perlu menjawab dalam satu penjelasan secara sistematis melalui rapat paripurna ke 5 masa Sidang III, Selasa (30/06).

Suasana Rapat Paripurna Ke 4 Masa Sidang III Tentang Jawaban Pemerintah Daerah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Nunukan.

“ Yang pertama kepada Faksi Partai Hanura , kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah, untuk itu pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib efekif dan efisien, akuntabel  dan transparan, Insya Allah opini WTP  pada tahun mendatang, pemerintah daerah pertahankan. ” Kata Muhamad Amin, menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Hanura.

Terkait realisasi pendapatan daerah yang belum maksimal, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimaksud khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga realisasinya, sesuai yang diharapkan seluruh komponen masyarakat.

Menjawab pemandangan umum fraksi Demokrat,  terkait realisasi program kegiatan, menurut pemerintah daerah ada ketidaksesuaian antara realisasi transfer dengan alokasi keuangan, sehingga yang dibayarkan hanya sebesar 40 persen.

Demikian juga terhadap penyelesaian hutang aset tetap, Pemerintah Daerah akan memprioritaskan program ini, namun pembayarannya juga memelukan penyesuaian kondisi keuangan daerah.

“ Fraksi Demokrat telah memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD, atas apresiasi tersebut kami ucapkan terimakasih,” lanjutnya.

Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Daerah kedepan akan memfokuskan hal ini, terutama pada tiga indikator utama yang tentunya menentukan nilai IPM, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

“ Untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2011 yang direalisasikan pada 2019 lalu, menurut kami hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengakuan hutang dan mekanisme pembayaran,” kata Muhammad Amin, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi PKS.

Atas saran dan masukan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional tentang pemanfaatan Rumah Sakit Pratama Wilayah III, pemerintah daerah telah mengupayakan penyelesaian permasalahan lahan, hal ini sudah diakomodir melalui program Tana Objek Reforma Agraria (Tora) oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Tim teknis Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menyetujui  usulan tersebut sejak bulan November 2019 dan tahap selanjutnya akan diproses Mentri Kordinator Perekonomian, namun pengembangannya ternyata kewenangan dialihkan ke Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saat ini masih menunggu persetujuan dari kementrian tersebut.

“ Terkait usulan Fraksi Perjuangan Nasional akan menjadi perhatian dan catatan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan,” jelas Muhammad Amin.

Selanjutnya, kata Muhammad Amin SH, terkait dengan pencapaian pendapatan daerah yang belum memenuhi target, menurut Fraksi Karya Gerakan Pembangunan. Kedepan Pemerintah Daerah akan lebih mengoptimalkan potensi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah.

“ Kami mengucapkan terimakasih atas apresiasi F-GKP terhadap pencapaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan,” tutup Muhammad Amin.#Fik

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes