NUNUKAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten Nunukan memaparkan 17 Arah Perubahan Pembanguan yang merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030.
Program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri SE melalui konfrensi Pers, Selasa (10/6/25) di ruang rapat Forkopimda menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus progresif mengeksekusi program tersebut.
“Kami tidak ingin program hanya berhenti di atas kertas, saat ini seluruh OPD kami sudah mulai bekerja. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Bupati dalam konferensi pers, tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan APBD 2025 sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi arah kebijakan nasional. Hal ini karena dokumen tersebut disusun sebelum pelantikan kepala daerah.
Namun, dengan terbitnya kebijakan nasional awal 2025, termasuk Instruksi Presiden dan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Nunukan langsung melakukan penyesuaian.
“Kami menyusun program 100 hari kerja yang relevan dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat Nunukan,” tambahnya.
Program Pembangunan 2025-2030, Arah Baru Menuju Perubahan
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nunukan menyampaikan 17 program yang dimaksud meliputi, penyediaan air bersih, Pemkab Nunukan mengalokasikan Rp32,27 miliar untuk membangun jaringan perpipaan, optimalisasi SPAM, serta pembebasan lahan untuk SPAM di Sebatik Utara.
Selain itu, kebutuhan energi listrik juga menjadi perhatian, Pemkab Nunukan memfasilitasi pembangunan jaringan listrik Solar Home di desa Tagul dan Lingsayung ddi Kecamatan Sembakung, serta mengusulkan rencana Revitalisasi Komunal dalam Road map PLN 2025 di desa tepian dan usalan Pembangunan PLTS Sebakis Ke APBN Melalui Dinas ESDM Kaltara ke pemerintah pusat.
Sektor pertanian juga mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah, melalui program “100 Kilometer Jalan Tani per Tahun”, Pemkab sudah memulai pengerjaan 115 paket jalan tani senilai Rp20,1 miliar.
Pembangunan konektivitas antarwilayah juga dipacu, dan menargetkan pembangunan 50 km jalan penghubung antarkecamatan dan desa dengan total anggaran Rp178 miliar.
Untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur, Pemkab memulai program “Satu Kecamatan, Satu Alat Berat”. Tahun ini, lima unit alat berat mulai didistribusikan ke kecamatan-kecamatan.
Di bidang perumahan, program pembangunan 200 rumah layak huni per tahun mulai dijalankan. Saat ini, 32 unit sedang dalam proses konstruksi.
Program pendidikan juga mendapat porsi , dalam 17 program arah baru Pembangunan ini, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp3,35 miliar untuk seragam gratis bagi siswa SD, dan Rp1,5 miliar untuk SMP.
Tak hanya itu, beasiswa diberikan kepada lebih dari 1.000 siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, dengan total anggaran Rp7,1 miliar.
Akses internet untuk sekolah di wilayah terpencil juga diperkuat. Melalui program “Satu Sekolah, Satu Starlink”, sebanyak 72 titik internet Starlink telah dipasang di 17 kecamatan.
Peningkatan layanan kesehatan dilakukan dengan memperkuat manajemen RSUD dan puskesmas. Pemerintah daerah juga tengah mengusulkan peningkatan status RS dan penambahan dokter spesialis.
Pertanian dan Penguatan Ekonomi Lokal
Di sektor pertanian dan perikanan, bantuan bibit, alat pertanian, alat tangkap, dan mesin kapal disalurkan secara gratis ke petani dan nelayan.
Pemkab juga menggulirkan program stabilisasi ekspor dan harga rumput laut, Salah satunya dengan menjalin kerja sama ekspor ke Korea Selatan melalui MoU dengan Pemkab Pinrang, Sulawesi Selatan.
Penguatan ekonomi lokal turut dilakukan melalui pembentukan Kampung Holtikultura, Kampung Hortikultura, serta program unggulan berbasis desa.
Setiap desa diarahkan memiliki satu program unggulan, selain itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus didorong agar desa bisa mandiri secara ekonomi.
Untuk mendukung ekosistem ekonomi desa, Pemkab Nunukan tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih Se – Kabupaten Nunukan.
Program-program tersebut dirancang untuk mendukung program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat, Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat (MBS), dan Komunitas Desa (Kokdes).
Bupati menyatakan, realisasi program 100 hari kerja akan terus dievaluasi. Pemkab juga membuka ruang partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, termasuk dari media massa.
“Kami ingin semua pihak, termasuk pers, ikut mengawal program ini, semua harus transparan untuk masyarakat Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Nunukan juga akan menggelar forum evaluasi terbuka agar masyarakat mendengar langsung dan memberikan masukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan ini merupakan bagian dari visi pembangunan Kabupaten Nunukan yang tentunya kedepan memilki kemandiran ekonomi, inklusif, dan berkelanjutan.#m01
