TANJUNG SELOR, marajanews.id — Wakapolda Kaltara, Brigadir Jenderal Polisi Yusuf, membuka Focus Group Discussion (FGD) penelitian dan supervisi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terkait penanganan bencana di wilayah hukum Polda Kaltara.
Kegiatan bertajuk “Rekonstruksi Model Pemolisian Berbasis Manajemen Risiko dalam Penanganan Bencana (Perspektif Hukum) di Wilayah Polda Kalimantan Utara” itu berlangsung di Ruang Ruppatama Bhara Daksa Polda Kaltara, Kamis (3/9/26).
Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda hadir mewakili Kapolda Kaltara, turut hadir Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Mohamad Aris, Ketua Tim Peneliti Kombes Pol. Tagor Hutapea, jajaran tim peneliti STIK Lemdiklat Polri, para pejabat utama Polda Kaltara, serta sejumlah tamu undangan yang berkepentingan dengan isu kebencanaan di wilayah ini.
Membacakan sambutan Kapolda Kaltara, Yusuf menyampaikan, penelitian tersebut memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan Polri dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mengingat karakteristik geografis Kalimantan Utara yang khas.
“Penelitian ini menurut saya sangat relevan, apalagi substansinya diarahkan pada pembangunan model pemolisian berbasis manajemen risiko dalam penanganan bencana dari perspektif hukum,” ujar Yusuf.
Lebih jauh, Kapolda melalui sambutan yang dibacakan Yusuf meminta agar tim peneliti tidak hanya berfokus pada capaian-capaian positif yang selama ini ditorehkan Polda Kaltara dalam penanganan bencana.
Ia menegaskan pentingnya menggali kendala, kekurangan, kebutuhan, hingga praktik lapangan yang selama ini berjalan secara apa adanya. “Silakan gali data, masukan, kendala maupun praktik-praktik yang selama ini sudah berjalan di Polda Kaltara dan jajaran. Tidak perlu hanya mencari yang baik,” kata Wakapolda.
Sikap keterbukaan terhadap kekurangan itu, menurut Kapolda, menjadi kunci agar hasil penelitian benar-benar mampu memberi masukan konkret bagi perbaikan sistem penanganan bencana ke depan.
Ia pun berharap hasil kerja STIK Lemdiklat Polri tidak berhenti sebagai tumpukan rekomendasi akademis semata, melainkan lahir sebagai model yang aplikatif dan sederhana sehingga mudah diterapkan anggota Polri di lapangan, termasuk di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Kalimantan Utara.
Senada dengan itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol. Mohamad Aris menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam penanganan bencana di wilayah hukum Polda Kaltara.
Menurutnya, FGD menjadi ruang strategis untuk menggali pengalaman personel di lapangan sekaligus memetakan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi, pengalaman, kendala, serta berbagai praktik yang telah dilaksanakan Polda Kaltara dan jajaran dalam penanganan bencana,” ujar Aris.
Ia menambahkan, karakteristik geografis Kalimantan Utara menjadi salah satu aspek krusial yang wajib diperhitungkan dalam perumusan model pemolisian tersebut, agar hasilnya tidak hanya kokoh secara akademis dan hukum, tetapi juga selaras dengan kebutuhan nyata personel di lapangan. Diskusi kemudian berlanjut dengan sesi penggalian data bersama tim peneliti, pejabat utama Polda Kaltara, dan peserta FGD, mencakup pembahasan pemolisian, manajemen risiko, penanganan bencana, hingga aspek hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.#hmspldkltr
