NUNUKAN, marajanews.id – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak sekadar mengejar penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga memastikan makanan yang diterima pelajar memenuhi standar mutu dan kandungan gizi.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Achmad Triyadi, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan mengenai RAPBD Perubahan 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Kamis (17/9/26).
Achmad Triyadi mengatakan pemerintah daerah perlu mengawasi kualitas makanan yang diberikan kepada pelajar melalui program MBG.
Menurut dia, pengelolaan program tersebut membutuhkan perhatian terhadap mutu bahan makanan dan kandungan gizi agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima.
“Kami memberikan saran kepada Pemerintah untuk memperhatikan program Makanan Bergizi Gratis bagi pelajar dengan baik. Dalam hal ini memperhatikan mutu dan gizi agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti keracunan dan lainnya,” kata Achmad saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Hanura.
Fraksi Hanura juga meminta pemerintah daerah memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan pengawasan yang memadai.
Kualitas makanan, proses pengolahan, hingga distribusi menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena program tersebut menyasar pelajar di Kabupaten Nunukan.
Pandangan Fraksi Hanura tidak hanya berkaitan dengan MBG. Fraksi tersebut turut meminta Pemkab Nunukan memperbaiki infrastruktur jalan di Nunukan Selatan, Sebatik, Kabudaya dan Krayan.
Pembangunan akses jalan dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih Nunukan merupakan daerah perbatasan negara.
Fraksi Hanura juga meminta penyerapan APBD berjalan sesuai pembahasan yang telah dilakukan bersama DPRD.
Penggunaan anggaran, menurut fraksi tersebut, perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Fraksi Hanura mengingatkan Pemkab Nunukan agar mengelola anggaran darurat bencana secara tepat.
Ketersediaan dana tersebut menjadi penting ketika pemerintah harus menangani kondisi mendesak yang berdampak terhadap masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura turut meminta Pemkab Nunukan membuka lapangan pekerjaan lebih luas bagi putra-putri daerah.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari pandangan fraksi dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026 yang kini berjalan di DPRD Nunukan.#Adv/m03
