NUNUKAN, marajanews.id – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan masih menghadapi kendala mengakses bantuan pemerintah. Bukan semata persoalan modal, keterbatasan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan bantuan turut menghambat masyarakat mengembangkan usaha. Keluhan tersebut mengemuka saat reses anggota DPRD Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, di Jalan Antasari, Nunukan, Jumat (13/11/26).
Dalam pertemuan titik ketiga tersebut, Nasir menyerap aspirasi komunitas majelis taklim yang terdiri atas bapak-bapak dan ibu-ibu. Sejumlah peserta mengusulkan bantuan pengembangan UMKM, peternakan, serta dukungan kegiatan majelis taklim. Pelaku usaha kecil, khususnya kalangan ibu rumah tangga, berharap pemerintah membuka akses bantuan untuk memperkuat ekonomi keluarga.
Persoalan prosedur pengajuan bantuan turut menjadi perhatian. Warga mempertanyakan tata cara membentuk kelompok usaha agar memenuhi persyaratan program bantuan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Nasir menilai keterbatasan informasi membuat sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan program yang tersedia. “Ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki semangat berusaha, tetapi belum memahami bagaimana mengakses program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS itu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperluas sosialisasi dan pendampingan. Menurut Nasir, pemerintah perlu menjelaskan persyaratan administrasi, mekanisme pembentukan kelompok, hingga tahapan pengajuan bantuan. Langkah tersebut dapat membantu pelaku UMKM memahami jalur pelayanan dan mengurangi kesulitan saat mengakses program pemberdayaan ekonomi.
Nasir juga memaparkan hasil perjuangan aspirasi masyarakat selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia mengakui sejumlah usulan belum terealisasi akibat keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara serta proses perencanaan dan pembahasan anggaran. “Reses bukan hanya kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagi kami untuk menjelaskan apa yang sudah berhasil diperjuangkan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang belum bisa diwujudkan,” katanya.
Seluruh aspirasi warga akan dipetakan berdasarkan kebutuhan, urgensi, kewenangan, dan peluang penganggaran. Nasir akan memperjuangkan usulan yang masuk kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara melalui mekanisme DPRD. Sementara kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait. “Wakil rakyat harus mampu menjembatani harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jangan sampai aspirasi hanya dicatat, kemudian tidak ada upaya tindak lanjut,” tegasnya.
Reses di Jalan Antasari tersebut menjadi titik ketiga dari lima agenda kunjungan Nasir di Kabupaten Nunukan. Ia berkomitmen menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus mengawal usulan yang telah disampaikan. “Saya tidak ingin masyarakat hanya mendengar janji. Saya ingin mereka mengetahui apa yang sudah kita perjuangkan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Selama amanah ini masih diberikan, insyaallah kita akan terus berusaha memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.










