Press "Enter" to skip to content

DPRD Kaltara Minta Pemprov Selektif Susun Program 2027

TANJUNG SELOR, marajanews.id – Tekanan fiskal pada 2027 meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) lebih selektif menentukan arah pembangunan. DPRD Kaltara mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan seluruh usulan masyarakat masuk dalam program anggaran tanpa mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir meminta pemerintah mengubah pola penyusunan program dengan menempatkan kebutuhan paling mendesak sebagai prioritas.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi dasar dalam menentukan kegiatan pembangunan agar belanja daerah tidak terpecah ke terlalu banyak program.

“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.

Ia menegaskan, seleksi program tidak berarti pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah justru perlu memastikan setiap alokasi anggaran menghasilkan manfaat bagi warga.

Program yang belum mendesak dapat disesuaikan dengan tahapan perencanaan berikutnya agar kebutuhan prioritas memperoleh dukungan anggaran memadai.

Nasir juga menyoroti persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia meminta setiap usulan pembangunan melewati pemeriksaan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran di luar tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.

DPRD Kaltara meminta pemerintah tetap menjaga pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meski ruang fiskal menyempit.

Setiap program dalam perencanaan 2027 harus memiliki sasaran terukur, penerima manfaat yang jelas, serta perhitungan pembiayaan sesuai kapasitas keuangan daerah.

Nasir berharap pemerintah mampu menjaga kesinambungan pembangunan melalui perencanaan yang disiplin dan penentuan prioritas yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada 2027 tidak semata-mata ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan pemerintah memilih program yang paling dibutuhkan masyarakat Kaltara.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi