NUNUKAN, SEBATIK, marajanews.id – Kepastian bantuan pemasangan sambungan listrik gratis masih dinantikan warga Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, memastikan usulan masyarakat yang telah dihimpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara sudah diteruskan ke pemerintah pusat.
Ia berkomitmen mengawal proses tersebut agar mendapat persetujuan dan alokasi anggaran pada 2027.
Persoalan itu mengemuka dalam reses titik kelima sekaligus penutup rangkaian kunjungan Nasir di Kabupaten Nunukan. Lebih dari 100 peserta menghadiri kegiatan tersebut.
Mereka terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, serta kelompok perempuan. Warga meminta kejelasan tindak lanjut pendataan calon penerima bantuan pemasangan kWh meter gratis.
Selain kebutuhan listrik, masyarakat menyampaikan aspirasi pembangunan jalan usaha tani, permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan nelayan, sarana pendidikan, serta dukungan pembangunan rumah ibadah.
Nasir mencatat berbagai usulan tersebut sebagai bahan perjuangan melalui kewenangannya di DPRD Kaltara.
Menanggapi keluhan warga, anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, Dinas ESDM Kaltara telah mengirimkan data calon penerima bantuan sambungan listrik gratis kepada pemerintah pusat.
Proses berikutnya bergantung pada verifikasi, penetapan penerima, serta ketersediaan anggaran.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Sekarang tugas kita mengawal agar usulan tersebut mendapat perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan masyarakat pada 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir, Senin (16/11/26) saat menggelar reses di Kecamatan Sebatik Nunukan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap penyampaian data sebagai tanda seluruh permohonan telah disetujui.
Pemerintah pusat masih harus memeriksa kelengkapan administrasi, kesesuaian calon penerima, serta persyaratan teknis dan meminta pemerintah provinsi menjaga komunikasi dengan kementerian terkait untuk mengetahui perkembangan dan hambatan setiap tahapan.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut mendapatkan persetujuan. Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya,” tegasnya.
Politisi PKS ini menilai keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara membuat dukungan anggaran pemerintah pusat diperlukan untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat.
Karena itu Ia meminta pemerintah daerah memastikan validitas data, melengkapi persyaratan, serta menyampaikan perkembangan program secara terbuka kepada warga.
Menurutnya, target realisasi 2027 harus diikuti pengawalan administratif dan koordinasi berkelanjutan, bukan sekadar menjadi harapan masyarakat.#Adv











