Press "Enter" to skip to content

Fraksi NasDem Ajukan Enam Catatan untuk Dua Raperda Usulan Pemkab Nunukan

NUNUKAN, marajanews.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menetapkan kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiman tanpa didukung data akurat, kepastian anggaran, serta jaminan perlindungan masyarakat.

Enam catatan diajukan untuk menguji kesiapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebelum mendapat persetujuan akhir.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Andi Fajrul Syam, SH, menyampaikan enam catatan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam, di Kantor DPRD Nunukan.

Dua regulasi tersebut mengatur Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

NasDem terlebih dahulu mempertanyakan akurasi data kawasan kumuh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Fraksi ini meminta Pemkab Nunukan menjelaskan lokasi prioritas, jumlah keluarga terdampak, waktu pembaruan data, serta metode penentuan kawasan sasaran dan juga menemukan persoalan selisih 12,50 hektare antara data dalam Naskah Akademik dengan hasil penyandingan terhadap surat keputusan dan survei terbaru.

Persoalan berikutnya terkait keterjangkauan hunian dan kepastian pembiayaan. NasDem meminta penjelasan dasar alokasi minimal 20 persen hunian vertikal, metode penghitungannya, serta besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat penerima manfaat.

Pemerintah juga diminta merinci kebutuhan anggaran tahap awal, sumber pendanaan, penanggung jawab program, dan target pelaksanaan selama tiga tahun pertama.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan mekanisme pengaduan masyarakat dan penanganan warga terdampak, pemerintah perlu menyiapkan prosedur koreksi data, verifikasi sosial dan teknis, pengajuan keberatan, serta batas waktu penyampaian hasil kepada warga.

Selain itu Fraksi ini juga meminta kejelasan lokasi pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali, termasuk status lahan, risiko bencana, serta skema perlindungan apabila pemerintah harus merelokasi penduduk.

Catatan keenam menyangkut kepastian hukum dan pengawasan pelaksanaan, bahwa setiap kewajiban pemerintah memiliki dasar pengaturan dalam pasal-pasal Raperda.

Pemerintah juga diminta menyusun matriks tanggapan yang memuat persoalan, usulan pasal, instansi pelaksana, tenggat penyelesaian, dan indikator pencapaian serta masukan masyarakat terdampak beserta jawaban pemerintah perlu masuk dalam catatan pembahasan.

Dalam rapat paripurna itu, Fraksi NasDem menyatakan kedua Raperda dapat melanjutkan proses pembahasan, Namun, persetujuan akhir masih menunggu jawaban Pemkab Nunukan beserta data pendukung yang dapat diuji.

Karena itu Fraksi yang diketuai Muhammad Mansur ini, menghendaki regulasi tersebut menjamin ketepatan sasaran pembangunan, kemampuan pembiayaan daerah, keterjangkauan hunian, serta perlindungan hak masyarakat.

“Kedua Raperda dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan. Namun, persetujuan akhir kami tentukan setelah pemerintah memberikan jawaban dan data yang dapat diuji,” tegas Andi Fajrul Syam.#m02

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi