TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
Setelah menerima hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Panitia Khusus (Pansus) II bersiap merampungkan penyempurnaan regulasi tersebut sebelum membawanya ke rapat paripurna.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengatakan hasil fasilitasi Kemendagri memuat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Catatan tersebut mencakup penyempurnaan substansi dan redaksional, terutama penegasan batas kewenangan pemerintah daerah agar pengaturan dalam Ranperda tidak berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ranperda ini semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Nasir, dikonfirmasi by phone, Kamis (19/11/26) di Tanjung Selor.
Politisi PKS ini menjelaskan, Ranperda tersebut mengatur sejumlah bentuk dukungan bagi koperasi dan usaha kecil.
Untuk koperasi, pemerintah daerah diarahkan memberikan kemudahan perizinan, akses permodalan, pembinaan, pendampingan pembentukan koperasi hingga fasilitasi pelaporan hasil rapat anggota.
Sementara bagi usaha kecil, regulasi mencakup pendampingan legalitas, akses pembiayaan, bantuan modal, penyediaan bahan baku, sarana produksi hingga bantuan hukum.
“Poin-poin ini kami dorong agar regulasi tersebut memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil. Pemerintah daerah harus memiliki landasan kebijakan untuk memperluas akses permodalan, memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kapasitas usaha,” ujarnya.
Setelah menerima rekomendasi Kemendagri, Pansus II akan menggelar rapat internal untuk mencermati seluruh catatan untuk memastikan seluruh penyempurnaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan batas kewenangan pemerintah daerah.
Hasil pembahasan kemudian dibawa ke rapat gabungan komisi guna memperoleh masukan anggota DPRD sebelum masuk agenda paripurna.
Anggota dewan dari dapil Nunukan ini menargetkan Ranperda tersebut masuk rapat paripurna pada 29 November 2026 untuk memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Agenda itu direncanakan berlangsung bersamaan dengan persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga Ranperda ini dapat dibawa ke paripurna sesuai target. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada penyelesaian seluruh proses pembahasan,” kata Nasir.#Adv








