Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Daerah kedepan akan memfokuskan hal ini, terutama pada tiga indikator utama yang tentunya menentukan nilai IPM, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
“ Untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2011 yang direalisasikan pada 2019 lalu, menurut kami hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengakuan hutang dan mekanisme pembayaran,” kata Muhammad Amin, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi PKS.
Atas saran dan masukan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional tentang pemanfaatan Rumah Sakit Pratama Wilayah III, pemerintah daerah telah mengupayakan penyelesaian permasalahan lahan, hal ini sudah diakomodir melalui program Tana Objek Reforma Agraria (Tora) oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
Tim teknis Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menyetujui usulan tersebut sejak bulan November 2019 dan tahap selanjutnya akan diproses Mentri Kordinator Perekonomian, namun pengembangannya ternyata kewenangan dialihkan ke Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saat ini masih menunggu persetujuan dari kementrian tersebut.
“ Terkait usulan Fraksi Perjuangan Nasional akan menjadi perhatian dan catatan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan,” jelas Muhammad Amin.
Selanjutnya, kata Muhammad Amin SH, terkait dengan pencapaian pendapatan daerah yang belum memenuhi target, menurut Fraksi Karya Gerakan Pembangunan. Kedepan Pemerintah Daerah akan lebih mengoptimalkan potensi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah.
“ Kami mengucapkan terimakasih atas apresiasi F-GKP terhadap pencapaian pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Nunukan,” tutup Muhammad Amin.#Fik
Pages: 1 2
