NUNUKAN, marajanews.id – Subsidi gas LPG di Kabupaten Nunukan seringkali menjadi sorotan anggota DPRD Nunukan.
Bagaimana tidak, kebutuhan pokok tersebut belum lama ini pendistribuasiannya belum merata di Kabupaten Nunukan.
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan, persoalan ini tak kunjung usai bahkan setiap kali melaksanakan reses masyarakat kerap kali menyampaikan aspirasi tersebut.
“ ini yang kami sampaikan dalam catatan fraksi PKS bahwa kami minta agar Subsidi Gas LPG segara dicarikan solusi, karena selalu menjadi pembahasan dalam setiap kali kami reses,” kata Andre Pratama, Selasa (31/10/23) di konfirmasi usai Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda tentang RAPBD Nunukan 2024.
Disampaikannya, terdapat sejumlah RT di Kelurahan Nunukan Barat yang menyampaikan hal tersebut dan mengeluhkan kelangkaan LPG di Nunukan.
“ DPRD Nunukan berulangkali menerima pengaduan dari RT.6,7,8 dan di Nunukan Tengah RT, 16,17 dan 18,” kata Andre.
Ditambahkannya, bahwa dikelurahan Nunukan tengah sama sekali tidak ada pengecer akibatnya warga tidak mendapatkan gas LPG bersubsidi.
Melihat kondisi seperti ini DPRD Nunukan meminta agar Pemkab Nunukan dapat menyelesaikannya dengan cara menambah pangkalan LPG di kelurahan tersebut.
Andre menjelaskan, Distribusi gas LPG 3 kilogram diakui belum merata di Nunukan bahkan di beberapa daerah.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan yang menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan distribusi gas LPG belum merata, antara lain: ketersediaan infrastruktur, Distribusi gas LPG membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan pipa dan truk tangki.
Selain itu, Pasokan gas LPG juga belum merata disebabkan oleh faktor-faktor seperti produksi, impor, dan distribusi.
Kemudian Kebijakan penyaluran gas LPG juga dapat mempengaruhi distribusinya. Seperti, kebijakan penyaluran gas LPG yang hanya untuk masyarakat miskin dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan dan penyalahgunaan.
Ketua DPC. PBB Nunukan ini memberikan solusi, untuk mengatasi masalah distribusi gas LPG yang belum merata, Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan truk tangki, di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
“ Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan penyaluran gas LPG untuk mencegah terjadinya penyelundupan dan penyalahgunaan.” Sebutnya.
Demikian juga yang dapat dilakukan Pemerintah adalah memperketat pengawasan terhadap penyaluran gas LPG.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, Andre berharap distribusi gas LPG dapat lebih merata di Kabupaten Nunukan, sehingga masyarakat dapat memperoleh gas LPG dengan mudah dan harga yang terjangkau.#Adv
