NUNUKAN, marajanews.id – Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, menegaskan bahwa percepatan pembangunan wilayah perbatasan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, Provinsi dan Pusat.
Hal ini disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang digelar pada Kamis (13/3/2025) di lantai V Kantor Bupati Nunukan.
Dalam sambutannya, Hj Leppa menyatakan bahwa pemerintah pusat harus lebih serius dalam menata pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di 21 kecamatan Kabupaten Nunukan.
Ia menekankan bahwa perbatasan adalah wajah Indonesia yang berhubungan langsung dengan negara-negara di Asia, sehingga pembangunan di daerah tersebut harus menjadi prioritas.
“Kami tidak ingin wilayah perbatasan Indonesia menjadi beranda yang terkesan memilukan. Masyarakat yang tinggal di sana juga berhak menikmati pembangunan yang layak. karena itu, kami sebagai representasi rakyat meminta pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah ini,” ujar Hj Leppa.
DPRD Nunukan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Meskipun beberapa proyek pembangunan telah terealisasi dalam pemerintahan sebelumnya, Hj Leppa menegaskan bahwa masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama dalam hal infrastruktur dasar.
Wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 kecamatan yang membutuhkan akses infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, serta akses jalan dan jembatan.
Pembangunan infrastruktur yang lebih baik diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Untuk mengawal aspirasi masyarakat, DPRD Nunukan telah menugaskan tiga komisi untuk menyuarakan tuntutan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Belum lama ini, tiga alat kelengkapan DPRD Nunukan menggelar audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, guna menyampaikan harapan masyarakat terkait percepatan pembangunan di Kecamatan Krayan dan wilayah perbatasan lainnya.
“Kami juga berharap efisiensi anggaran tidak terlalu berdampak pada Kabupaten Nunukan agar pembangunan tahun ini dan tahun mendatang dapat terealisasi dengan baik serta berkelanjutan. Ini yang terus kami dorong kepada pemerintah pusat,” tutup Hj Leppa.#m01
